jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendorong Pemerintah untuk membuat roadmap perekonomian Indonesia pasca-Pandemi Covid-19.
Pasalnya, Pemerintah menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi mencapai 7 persen pada kuartal II-2021 dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada Kamis (27/5/2021).
BACA JUGA: Menko Airlangga Yakin Banget Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Positif, Targetnya Sebegini
Syarief Hasan menegaskan pemerintah harus melakukan kajian yang matang dalam merancang target pertumbuhan ekonomi.
“Dari hasil kajian tersebut, pemerintah harus menghadirkan roadmap perekonomian Indonesia pasca-hantaman Covid-19, bukan hanya membuat target tinggi yang sangat ambisius,” ungkap Syarief Hasan di Jakarta, Jumat (28/5).
BACA JUGA: Diskon PPnBM Picu Pertumbuhan Positif Pada Bisnis BRI Finance
Syarief Hasan mempertanyakan perbaikan ekonomi yang dimaksud tersebut sesuai Rakornas tersebut.
“Hingga hari ini, pertumbuhan ekonomi masih minus dan resesi, penggangguran masih terus bertambah, serta daya beli masyarakat juga masih rendah. Kenyataan tersebut harus diakui oleh pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pemulihan,” ungkap Syarief Hasan.
BACA JUGA: Koalisi Guru Besar Antikorupsi Surati Presiden Jokowi, Petrus Bereaksi, Menohok
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong Pemerintah untuk membuat grand desain penyelamatan ekonomi Indonesia.
“Pemerintah jangan hanya sekedar membuat target tinggi hingga 7%, lalu melakukan revisi target di tengah jalan seperti yang terjadi dalam kurun tahun 2020. Sebab, ini menunjukkan kurang realistis dalam pengelolaan negara,” tegas Syarief Hasan.
Apalagi, potensi pengangguran akan semakin bertambah dengan kebijakan PHK dari beberapa perusahaan dan industri besar di Indonesia.
“Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air membuat kebijakan pensiun dini dan pemotongan gaji agar dapat bertahan. Bahkan, supermarket Giant menutup seluruh gerainya karena hantaman Pandemi yang berakibat pertambahan jumlah angka pengangguran,” ungkap Syarief.
Angka itupun menambah data dari Kemenaker RI yang menyebutkan jumlah pengangguran selama Pandemi Covid-19 bertambah sebesar 3,05 juta. Bahkan, KADIN menyebutkan lebih dari 6,4 juta pekerja yang diPHK hingga akhir 2020. Banyaknya PHK ini meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Dia pun mengingatkan Pemerintah mengenai kurva pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Selama hampir dua periode, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai 5.2 %, bahkan sebelum Pandemi Covid-19.
Sehingga, rencana pertumbuhan ekonomi di atas 7% tidak realistis dan ambisius apalagi tantangan Pandemi Covid-19 yang sangat luar biasa,” ungkapnya
Politikus senior Demokrat itu juga mendorong pemerintah tidak hanya membuat kebijakan jangka pendek, tetapi juga kebijakan jangka panjang.
Selama ini, kata Syarief, Pemerintah lebih banyak membuat kebijakan jangka pendek, seperti gelontoran dana untuk instansi dan bantuan langsung.
“Pemerintah juga harus membuat kebijakan jangka panjang untuk penguatan ekonomi Indonesia, seperti penguatan UMKM hingga pungutan-penguatan yang menghambat ekspor dievaluasi agar ekspor makin meningkat,” ungkap Syarief.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich