jpnn.com, JAKARTA - Pakar perbankan dari FEB UGM DR Eddy Junarsin menilai perubahan status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kurang bijaksana.
Sebab, perubahan status tersebut menuntut pemerintah harus menganggarkan dana belasan triliun rupiah untuk menjadi pemegang saham mayoritas di BSI.
BACA JUGA: Akuisisi BTN Syariah oleh BSI Dinilai Bakal Sulit Terwujud
Eddy menyatakan, dirinya mendukung BSI menjadi bank BUMN sejajar dengan sejumlah bank Himbara lainnya, seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN.
Namun, mengingat kondisi keuangan negara yang sangat terbatas, dan masih banyak BUMN lainnya yang tengah dibelit kesulitan keuangan, akan lebih bijak perubahan status BSI menunggu longgarnya kondisi keuangan negara dan pulihnya perekonomian nasional.
BACA JUGA: Layani Jakarta, Bali dan Yogyakarta, Maskapai TransNusa Beri Diskon 25 Persen
“Status BSI menjadi BUMN adalah sebuah keniscayaan. Namun, saya ingatkan pemerintah jangan tergesa-gesa, karena harus memperhatikan banyak hal, agar perubahan status berjalan baik,” ujar Eddy Junarsin.
Doktor jebolan Southern Illinois University Carbondale US ini mengatakan, situasi ekonomi sekarang sedang panas.
BACA JUGA: 3 Komponen Penting Dalam Pernikahan, Jangan Sampai Kendur
Dampak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina menjadi sebagian dari pemicu kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global. Saat ini, tingkat inflasi di Amerika dan Eropa melonjak tinggi.
Sehingga, Sebagian besar negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia, sedang ‘sakit’ dan hal itu berdampak pada penurunan permintaan barang-barang asal Indonesia.
“Saat ini, semua negara lebih concern untuk memulihkan perekonomiannya masing-masing, dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengamankan situasi ekonomi. Termasuk Indonesia, saya kira harus berhati-hati menghadapi ancaman resesi ekonomi ini," kata Eddy.
Selain ancaman resesi ekonomi, Eddy juga mengingatkan ada sejumlah BUMN yang sekarang ini dalam kondisi sulit, salah satunya maskapai Garuda Indonesia, yang dibelit utang triliunan rupiah.
Pemerintah, lebih baik fokus menyehatkan BUMN yang sudah ada, ketimbang mendirikan BUMN baru dalam situasi seperti sekarang.
Pembenahan BUMN sakit, akan menjadi langkah strategis.(chi/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada