jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kokok Dirgantoro, menulis rangkaian cuitan terkait Pilkada 2020 di akun twiiter @kokokdirgantoro.
“Menyikapi perkembangan terakhir, PSI meminta kepada pemerintah, DPR, dan KPU untuk betul-betul memperhatikan kesehatan dan keselamatan rakyat terkait pelaksanaan. Bagi PSI, keselamatan dan kesehatan rakyat harus ditempatkan sebagai prioritas utama,” tulis Kokok.
BACA JUGA: PSI Bagikan Ratusan Paket Makanan Siap Saji di Jakarta Pusat
Selanjutnya, PSI berharap, DPR, pemerintah, dan KPU mendengar pertimbangan semua usulan masyarakat, termasuk dari NU dan Muhammadiyah, dua Ormas Islam terbesar yang punya jaringan ke akar rumput dan mengerti apa yang terjadi di tengah-tengah rakyat.
“Semoga eksekutif, legislatif bersama KPU mau mengkaji lebih dalam terutama kaitan dengan wabah Covid-19. Bila keputusan politik yang diambil DPR, Pemerintah dan KPU tetap menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 9 Desember maka PSI mendesak diterbitkan PKPU baru yang benar-benar ketat mengatur semua proses Pilkada agar menjamin kesehatan masyarakat,” lanjut Kokok.
BACA JUGA: Giring PSI Pengin jadi Presiden, Ruhut Sitompul: Dia Adik Saya
PSI mengusulkan agar ada protokol ketat saat kampanye tatap muka, baik secara tertutup maupun terbuka. Harus jelas sanksinya jika terjadi pelanggaran.
Lalu, tulis Kokok, PSI juga menegaskan agar ada aturan pelarangan konser musik atau pengumpulan massa dalam jumlah besar dalam bentuk apa pun. Semua kampanye dilakukan mayoritas secara virtual, menggunakan media sosial dan juga media massa.
BACA JUGA: Ini 10 Kesalahan Gubernur Anies Dalam Menangani COVID-19 Versi PSI
“Begitu pula pada saat pemungutan suara KPU benar-benar harus mengatur jumlah pemilih di tiap TPS agar tidak terjadi kerumunan massa. Tempat cuci tangan harus dipastikan ada, juga pemilih wajib bermasker,” tambah Kokok.
Mantan jurnalis ini melanjutkan, “Termasuk di dalamnya, rakyat diminta membawa paku atau alat sejenis dari rumah masing-masing untuk menghindari terjadinya penyebaran wabah karena alat berpindah tangan. Atau wajib tersedia desinfektan untuk membersihkan paku/alat penusuk tiap seusai dipergunakan.”
Pada tahap penghitungan atau rekapitulasi suara, PSI meminta KPU membuat aturan detail untuk menjaga kesehatan petugas, saksi, dan masyarakat umum agar tidak menimbulkan kluster covid baru dan memanfaatkan kemajuan teknologi agar rakyat bisa memonitor penghitungan dari rumah.
Dalam beberapa hari ini, banyak muncul permintaan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020. NU dan Muhammadiyah termasuk yang meminta penundaan. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil