jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal polemik rencana penunjukan perwira tinggi (pati) Polri sebagai penjabat atau Pj Gubernur Jawa Barat dan Pj Gubernur Sumatera Utara.
Usai membuka Rakornas Perdagangan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (31/1), Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi menyatakan sampai saat ini dia belum menerima usulannya.
BACA JUGA: Polisi jadi Pj Gubernur? Pak JK: Tidak Harus tapi Boleh
"Sampai saat ini belum masuk ke meja saya. Masih lama sekali kan. Nanti kalau masuk ke meja saya baru saya jawab," jawab Jokowi.
Dia menyebutkan bahwa usulan tersebut bisa saja tidak jadi disampaikan kepadanya oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sehingga tidak seharusnya diributkan.
BACA JUGA: Johan: Pak Jokowi Sering lo jadi Imam
"Belum masuk, jangan-jangan enggak masuk ke meja saya, sudah ribut saja. Belum tentu masuk ke meja saya," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Saat disebutkan rencana tersebut menimbulkan reaksi beragam di tengah-tengah masyarakat, Presiden Ketujuh RI justru menilai hal itu karena banyak yang berpikiran negatif.
BACA JUGA: 17 Pilgub tapi Kemendagri Hanya Punya 14 Pejabat Eselon I
"Ya karena banyak yang berprasangka dulu, banyak yang suuzan dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya," tegasnya.
Jokowi pun bertanya-tanya kenapa sekarang penunjukkan TNI/Polri sebagai Pj Gubernur dipersoalkan. Padahal sebelumnya juga banyak TNI/Polri ditugaskan sebagai Pj/Plt Gubernur.
"Kenapa yang sekarang ramai? Itu saja pertanyaan saya. Sekali lagi itu belum masuk ke meja saya. Jadi saya enggak mau komentar dulu," pungkas Jokowi. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menurut Bamsoet, Pj Gubernur Sipil Juga tak Jamin Netralitas
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam