jpnn.com - JAKARTA- Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan mengakui, tidak mudah mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu. Terutama terkait peristiwa PKI.
"Kami akan lihat sampai mana akan bisa mengungkap. Karena data-datanya saya katakan tadi banyak tidak ada," ujar Luhut di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/9).
BACA JUGA: Hati-hati, Tragedi Mina Bisa Menjadi Komoditas Politik Internasional
Luhut mengaku sudah mengetahui sejumlah LSM yang mengumpulkan para korban dan keluarga korban di kasus itu. Pemerintah, kata dia, juga akan segera bertemu dengan para pihak tersebut.
Salah satu tujuannya untuk membuat rekonsiliasi. Rencana ini, ujarnya, akan dibahas dengan Kejaksaan Agung.
BACA JUGA: Jelang HUT ke-70, TNI Gencar Membantu Rakyat
"Saya kira penting untuk masa depan. Saya kira kita ndak boleh menjadi bangsa pendendam, kita harus menjadi bangsa yang berani melihat ke depan menjadi lebih baik," imbuhnya.
Luhut juga kembali menegaskan, rekonsiliasi bukan berarti pemerintah akan meminta maaf pada PKI. Pemerintah, tegasnya, juga tidak disusupi PKI seperti yang diwacanakan sejumlah pihak.
BACA JUGA: Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah RI dan Arab Saudi
"Tida ada pikiran untuk meminta maaf. Minta maaf pada siapa. Siapa memaafkan siapa, karena kedua pihak kalau boleh dikatakan korban. Jadi saya pikir tidak sampai ke situ. Biarkan kita cari format yang pas untuk selesaikan masalah ini," tandas Luhut. (flo/jpnn).
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kawan Salim Kancil Itu Bisa Selamat dari Siksaan Warga Karena Ini
Redaktur : Tim Redaksi