jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Mohamad Azami menilai ada campur tangan lembaga asing pada kebijakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (PP 109/2012).
“Saya juga punya kecurigaan gini, karena lembaga asing yang intervensi IHT ini didominasi oleh industri farmasi dan kesehatan, kami curiganya ada tukar guling dari kebijakan yang disodorkan,” ungkap Azami.
BACA JUGA: Heran dengan Sikap Saipul Jamil, Zaskia Mecca: Dari Kemarin mau Komentarin ini
Menurut Azami intervensi lembaga asing ini bukan hanya soal kedaulatan negara, tetapi banyak masalah yang ditimbulkan karena kehadiran lembaga asing dalam pembuatan kebijakan.
Azami juga menambahkan campur tangan dari lembaga asing ini dapat merampas komoditas strategis yang ada di negara kita.
BACA JUGA: Festival Kuliner Pejuang Lokal Blibli Raih Rekor MURI
Padahal Indonesia memiliki kepentingan yang besar di sektor pertembakauan.
Industri Hasil Tembakau (IHT) ini menyerap tenaga kerja yang besar serta perputaran ekonomi yang besar pula.
BACA JUGA: Label SNI Berdampak pada Meningkatnya Kualitas Produk Tembakau
“Negara lain kan gak punya ladang tembakau, cengkeh, mereka gak punya beban kalau ada regulasi yang ketat tentang tembakau. Tapi kalau di kita kan kepentingannya besar. Tenaga kerja di situ besar, perputaran ekonominya besar. Jadi sangat dikhawatirkan kalau kita kehilangan industri yang sangat strategis ini,” beber dia.
Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah menjaga Industri Hasil Tembakau dan mata rantainya.
“Kami mau berkirim surat ke presiden. Penolakan PP 109 ini bukan karena KNPK suara dari akar rumput saja, namun dari petani, buruh, pekerja media, industri kreatif. Jadi dampaknya luar biasa, bukan cuman pemangku kepentingan pertembakauan aja, tapi juga masyarakat luas,” tukas Azami.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy