jpnn.com, JAKARTA - Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat meminta gubernur, para bupati/wali kota menunda rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli 2021.
Menurut Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan, terlalu berisiko bila Pemda tetap memaksakan untuk melaksanakan sekolah tatap muka.
BACA JUGA: Kasus Covid 19 Melonjak, Wali Kota Tangerang Selatan Tunda PTM Terbatas
"Kami berharap pemerintah meninjau ulang SKB 4 Menteri yang mengisyaratkan pelaksanaan PTM terbatas Juli 2021," kata Iwan kepada JPNN.com, Sabtu (26/6).
Desakan FAGI ini, kata dia, karena merujuk data IDAI, 1 dari 8 kasus konfirmasi Covid-19 adalah anak-anak. Data IDAI juga menunjukkan case mortality (tingkat kematian) mencapai 3 sampai 5 persen, terbilang tertinggi di dunia.
BACA JUGA: Mas Menteri Nadiem Canangkan PTM Terbatas, Begini Respons Psikolog Anak
"Angka rerata kasus Covid-19 sudah melampaui standar WHO. Ini sungguh mengkhawatirkan karena benar-benar mengancam keselamatan anak-anak," ujarnya.
Pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan menurut Iwan, harus membaca angka-angka tersebut sebagai ancaman serius. Sebab, bisa kehilangan masa depan anak bangsa karena kelalaian dalam menanggulangi Covid-19.
Iwan melanjutkan, potensi terpapar Covid-19 dari guru dan tenaga kependidikan sangat tinggi. Bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia karena Covid-19.
"Kami mengusulkan Dinas Pendidikan provinsi, kota/kabupaten harus meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada tahun ajaran 2021/2022," ucapnya.
Siswa, lanjut Iwan, tidak selalu harus daring tetapi sekolah juga menyiapkan luring. Sekolah wajib menyediakan modul-modul cetak khususnya untuk siswa dari kalangan tidak mampu.
Sementara untuk siswa mampu melakukan dengan daring. Itu pun bisa lewat daring virtual seperti Zoom, Google Class room atau daring non virtual melalui WhatsApp atau email.
FAGI meminta sekolah jangan memaksa siswa selalu daring virtual karena memerlukan kuota yang banyak dari siswa. Kurikulum pun harus disederhanakan dan disesuaikan dengan masa pandemi.
Dia meminta agar menggunakan kurikulum darurat dengan hanya menyampaikan materi yang esensial.
"Kami berharap usulan ini dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah," pungkas Iwan.(esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad