jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbicara soal rencana penambahan Komando Daerah Militer atau Kodam di Indonesia. Menurutnya, rencana penambahan Kodam itu sudah sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).
"Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta. Jadi, kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, pemerintah sipil," kata Prabowo.
BACA JUGA: Pembangunan Kodam di Setiap Provinsi, KSAD: Menhan dan Panglima TNI Sudah Setuju
Dia mengatakan itu seusai melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan tahap I untuk korban gempa Turki di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (11/2).
Prabowo menyebut bahwa hal serupa sudah dilakukan oleh Polri yang memiliki Polda di tiap provinsi. Oleh karena itu, Prabowo pengin langkah tersebut turut diberlakukan untuk Kodam.
BACA JUGA: Mayjen TNI Denny Tuejeh Peringatkan Prajurit Bintara di Kodam Merdeka
"Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi Kodam. Sekarang sudah ada Korem-Korem (Komando Resor Militer). Itu rencana kita," ujarnya.
Saat ini, terdapat 15 Kodam di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Kemenhan Buka Lowongan Komcad Kodam Bukit Barisan, Begini Cara Mendaftarnya
Dengan rencana terbaru, Menhan Prabowo pengim Kodam berdiri di setiap provinsi.
Termasuk empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Namun demikian, Menhan Prabowo belum bisa memastikan kapan rencana restrukturisasi Kodam itu dapat diimplementasikan. "Kita godok terus. Insyaallah, kita mulai sedikit-sedikit," kata Prabowo Subianto.
Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyampaikan rencana pihaknya membentuk Markas Kodam di setiap provinsi di Indonesia. Dia menyebut bahwa rencana itu sudah disetujui Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.
"Sesuai dengan perintah dari Menhan dan Panglima TNI sudah setuju nanti setiap provinsi akan ada Kodam," kata Jenderal Dudung seusai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat (10/2).
Setelah diusulkan kepada Panglima TNI, Dudung menyebut usulan Kodam di setiap provinsi akan diteruskan kepada menteri terkait lainnya.
"Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan (Kementerian Pertahanan), Kemhan nanti akan mengusulkan kepada MenPAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan karena, kan, akan menyangkut masalah anggaran," ungkap Jenderal Dudung. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi