jpnn.com - JAKARTA - Gonjang-ganjing mengenai wacana reshuffle kabinet jilid dua oleh Presiden Joko Widodo semakin menguat. Meski belum ada pernyataan resmi, namun berbagai pihak menduga akan dilakukan dalam waktu dekat, mengingat sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.
Pertanyaannya adalah jika Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet kerjanya, berapa kursi menteri untuk kader PAN yang dipimpin Zulkifli Hasan yang juga menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)? Bahkan berbagai spekulasi menyebutkan bahwa kemungkinan PAN bisa mendapatkan 2-3 jatah kursi menteri pada reshuffle kabinet jilid II nanti. Benarkah?
BACA JUGA: Elit KIH Kumpul di Rumah Ibu Mega, Bocorannya...Ini yang Dibahas
Menanggapi hal tersebut, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai, Presiden bisa saja menunda pemberian jatah kursi kabinet kepada perwakilan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam agenda reshuffle kabinet.
“Jadi bisa saja menunda 'pemberian jatah kursi' pada PAN, kalau Presiden memandang perlu untuk menguji keseriusan, konsistensi dan komitmen partai tersebut dalam barisan pendukung pemerintah,” ujar Said, Selasa (3/11).
BACA JUGA: Penetapan Tersangka Kasus JICT Masih Sumir, Kok Bisa?
Said mengemukakan pendapatnya, karena sangat besar kemungkinan partai politik yang pada saat awal menyatakan dukungan kepada pemerintah, tetapi di tengah jalan justru mengambil sikap politik yang bertentangan dengan Pemerintah.
Alasan ini cukup kuat, apalagi sudah menjadi pendapat umum bahwa pilihan partai politik bergabung dengan pemerintah, dalam rangka memperoleh jatah kursi di kabinet. Sekalipun alasan itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi seringkali partai politik malu-malu untuk mengakui tujuannya itu.
BACA JUGA: PAN Sudah Sebut Waktu Pelaksanaan Reshuffle
“Pada kasus PAN, partai itu kan menyatakan bergabung dengan pemerintah tanpa mengajukan syarat mendapatkan jatah kursi di Kabinet. Dalam konteks itu, Presiden sesungguhnya tidak memiliki beban apapun jika tidak mengakomodir kader PAN dalam agenda reshuffle kabinet. Teorinya kira-kira begitu," ujar Said.
Oleh sebab itu, dalam hal Presiden masih ingin menguji kesetiaan PAN terhadap dirinya, maka kata Said, bisa saja dalam agenda reshuffle nanti Presiden belum memasukan kader PAN dalam kabinet. Dari situ nantinya Presiden bisa menilai, apakah PAN akan tetap menyatakan bergabung dengan pemerintah atau justru memilih untuk balik kanan.
“Artinya, agenda reshuffle sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh Presiden sebagai ajang untuk menguji kesetiaan partai-partai politik pendukungnya. Mana partai yang bergabung semata karena alasan ingin mendapatkan kursi kabinet, mana partai yang memang sungguh-sungguh ingin membantu Presiden tanpa syarat, semuanya akan bisa dilihat nantinya,” kata Said.
Tadi malam, Selasa (3/11), beredar kabar bahwa Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas reshuffle Kabinet Kerja. Namun, hal itu ditampik Zulkifli Hasan.
Zulkifli hanya mendampingi Jokowi jamuan makan malam bersama Presiden Finlandia Sauli Niinisto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11).
“Biasa kan, makan malam bersama tamu negara. Itu biasa,” ujar Zulkifli.
Zulkifli mengaku, dalam makan malam itu hanya dibahas masalah kerja sama antara Finlandia dan Indonesia. Bahkan, ujar Zulkifli, ia duduk berdampingan dengan Menlu Retno LP. Marsudi bukan dengan Jokowi. Ditanya soal kelanjutan masuknya PAN ke pemerintahan, Zulkifli enggan menjawabnya.
“Itu kan urusannya Pak Presiden. Nanti sajalah, mau tau aja,” kata Zulkifli yang terus mengejarnya dengan pertanyaan seputar reshuffle.
Mantan Menteri Kehutanan era SBY itu juga menampik ia mengikuti pertemuan di kediaman Megawati Soekarnoputri untuk membahas perombakan kabinet tersebut. “Saya tadi rapat di MPR sampai sore (Kemarin, red),” tandasnya.(gir/flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aktivis: Rapat Panja Rancangan KUHP Harus Begini
Redaktur : Tim Redaksi