jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali menyinggung evaluasi terhadap kinerja Mentan RI yang juga berstatus kader NasDem Syahrul Yasin Limpo saat mendapat pertanyaan awak media tentang kemungkinan Presiden Joko Widodo bakal mereshuffle kabinet.
Hal itu disampaikannya saat konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023 oleh PDIP yang digelar secara daring, Jumat (30/12).
BACA JUGA: Info Terkini, 3 Bocoran dari Hasto soal Capres PDIP
Hasto awalnya menyebut PDIP menyadari tantangan perekonomian ke depan tidak ringan menyusul potensi konflik laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan.
Berkaca dari situ, kata Hasto, PDIP mendorong pemerintah bisa melakukan konsolidasi ekonomi kerakyatan, membangun ketahanan pangan, hingga memaksimalkan pembangunan infrastruktur di desa-desa.
BACA JUGA: Sindir NasDem soal Capres Antitesis Jokowi, Hasto Pakai Kata Sadar & Menarik Diri
"Membangun pusat-pusat perekonomian guna membangun daya tahan Indonesia khususnya memastikan jalan berdaulat di bidang pangan, dan mengatasi kemiskinan dengan berbagai program padat karya," kata Hasto dalam konferensi pers.
Menurut Hasto, keinginan partainya tentang ketahanan pangan tadi yang mendasari munculnya pernyataan dari Djarot Saiful Hidayat beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Hasto PDIP Sebut Pemilu Proporsional Terbuka Hasilkan Oligarki dan Liberalisasi
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi itu sebelumnya mengungkap beberapa pembantu Jokowi di kabinet seperti Menteri Pertanian (Mentan) RI dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) perlu dievaluasi.
Adapun, Djarot berbicara tentang evaluasi terhadap Mentan dan Menteri LHK saat berbicara kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mereshffle kabinet.
Menurut Hasto, wajar apabila Djarot berbicara tentang evaluasi Syahrul. Toh, urusan kedaulatan pangan bukan hal yang bisa ditawar-tawar.
"Oleh karena itu, beberapa waktu lalu Bapak Djarot Syaiful Hidayat, ketua bidang ideologi melakukan evaluasi secara kritis tentang pentingnya kedaulatan pangan agar menteri sebagai pembantu presiden betul-betul melaksanakan seluruh kebijakan agar indonesia berdaulat," ujar Hasto.
Dia kemudian mendapat pertanyaan dari awak media di dalam konferensi pers tentang kemungkinan Presiden Jokowi mereshffle kabinet.
Dia menjawab pertanyaan itu dengan menyinggung ucapan Syahrul pada 22 Agustus 2022 yang menyatakan Indonesia akan ekspor beras ke China.
Sebab, kata dia, pernyataan tersebut jauh dari kenyataan. Indonesia justru saat ini menjadi negara pengimpor beras.
"Faktanya jauh dari yang disampaikan, bahkan kemudian kita malah mengimpor beras yang secara politik dan ekonomi itu PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita mau mengimpor beras," kata Hasto.
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan catatan soal Indonesia menjadi negara pengimpor beras tentu dipantau Presiden Jokowi.
"Apakah hal itu akan membawa konsekuensi terhadap reshuffle kabinet? Itu keputusan Presiden yang memiliki hak prerogratif," ucap Hasto.
Pria kelahiran Yogyakarta itu melanjutkan PDIP mendorong para menteri di kabinet Indonesia Maju bisa bekerja keras meninggalkan jejak baik di pemerintahan era Jokowi-Maruf Amin.
Menurut dia, jangan sampai ada pihak yang membawa ke isu politik saat Presiden Jokowi mereshffle kabinet karena melihat kerja jeblok dari beberapa menteri.
"Jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika Presiden mengambil keputusan reshuffle. Reshuffle tidak menunjukkan partai tertentu. Siapa pun yang menjadi pembantu Presiden, setiap saat harus siap dievaluasi presiden apabila tidak berprestasi," katanya. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan