Soal RUU TNI, Megawati Tak Mau Dwifungsi ABRI Kembali

jpnn.com - Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menyebut ketum partai berlambang Banteng moncong putih Megawati Soekarnoputri meminta Revisi UU TNI tidak mengembalikan dwifungsi ABRI.

Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal sikap Megawati terhadap RUU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3).

BACA JUGA: Kondisi Jasad 3 Polisi yang Diduga Ditembak Mati Oknum TNI Mengenaskan!

Ketua Panja RUU TNI sekaligus Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat ditemui di sela rapat panja di Jakarta, Sabtu (15/3/2025). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

"Kalau Ibu, tuh, cuma jangan sampai dwifungsi kembali lagi. Supremasinya tetap sipil. Kalau sama prajurit berilah perhatian," kata Utut, Selasa.

BACA JUGA: Seluruh Fraksi Komisi I DPR Sepakat Bawa RUU TNI ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU

Dia juga mengatakan Megawati menginginkan TNI tetapi kuat, tetapi supremasi sipil tetap terjaga menyikapi RUU TNI.

"Kalau Ibu (Megawati, red), jangan kembali ke Orde Baru. Konsepnya TNI jadi sangat kuat dan militeristik. Jadi ini supremssi sipil dan terakhir, beri perhatian penuh kepada prajurit," kata Utut.

BACA JUGA: Civitas Academica UGM Tolak RUU TNI, Rakyat Harus Melawan

Sebelumnya, PDIP menjadi satu di antara fraksi DPR RI yang menyetujui RUU TNI dalam rapat permintaan pengesahan Tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Fraksi PDIP di DPR RI menyatakan, menyetujui, kami ulang, menyetujui RUU TNI untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya," kata anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin dalam rapat, Selasa.

Fraksi partai berkelir merah itu menyampaikan tiga catatan ketika menyetujui RUU TNI dalam rapat, satu di antaranya ingin instansi militer solid.

Kedua, PDIP berharap RUU TNI memberikan kepastian hukum dalam penugasan prajurit di ranah sipil. 

"Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas bagi prajurit TNI yang bertugas di luar bidang pertahanan," ujar Kang TB sapaan TB Hasanuddin dalam rapat.

Selanjutnya, Fraksi PDIP berpandangan bahwa RUU TNI soal perubahan batasan usia pensiun bisa membantu keluarga prajurit.

"Prajurit TNI dapat membantu seluruh keluarga prajurit TNI serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang dimiliki TNI," katanya. (ast/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: