jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta negara responsif dan hadir di tengah rakyat agar tidak muncul persepsi hal yang disebut sebagai No Viral and No Justice.
Dia berkata demikian dalam pidato di Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
BACA JUGA: PKS Dukung Anies-Sohibul, Puan Singgung Poros Baru PDIP-PKB
Awalnya, Puan dalam pidato nenyebut praktik politik di Indonesia saat ini berkembang yang namanya demokrasi wacana menggunakan media sosial.
"Media sosial menjadi salah satu kekuatan utama dalam demokrasi wacana, membangun opini, dan persepsi," kata Puan, Jumat.
BACA JUGA: Puan Sebut PDIP Mempertimbangkan Kaesang Untuk Pilkada Jateng 2024
Putri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu mengatakan persepsi muncul melalui media sosial, termasuk mengangkat dan merendahkan citra seseorang.
"Orang yang baik dapat dipersepsikan menjadi orang yang jahat, begitu juga sebaliknya orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik," ujar Puan.
BACA JUGA: Pidato Mbak Puan Begitu Tajam, Singgung soal Kekuasaan Sewenang-wenang
Dia menyebutkan demokrasi wacana bukan kebebasan tak terbatas, karena dibatasi oleh hak menjamin warga negara lain.
Oleh karena itu, lanjut Puan, negara perlu berperan menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara.
Termasuk, kata eks Menko PMK itu, negara menjamin hak mendapatkan rasa aman semua dan hidup tentram bagi semua warga negara.
"Peran negara ialah untuk menjamin dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara," ujar Puan.
Dia melanjutkan berdialektika dalam demokrasi wacana mensyaratkan para pihak memiliki kualitas informasi dan pengetahuan yang berimbang.
"Tanpa syarat ini maka dialektika tidak berjalan, brain storming menjadi brain washing, dalam jangka menengah panjang terjadi pengendalian persepsi," ujarnya.
Puan kemudian mengatakan belakangan rakyat menghadapi berbagai masalah dan negara harus hadir secara responsif.
"Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan mem-viralkan di media sosial, No Viral, No Justice," ujar cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.
Puan mengatakan semua pihak juga bertanggung jawab menjaga agar negara bisa responsif hadir di tengah rakyat yang menghadapi persoalan.
"Kehadiran negara jangan menunggu Viral For Justice. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," kata dia.
Diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hingga Presiden terpilih RI Prabowo Subianto turut hadir dalam Sidang Bersama DPR serta DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat ini. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan