jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Melani Leimena Suharli menyoroti tagline PT Adhi Karya (ADHI), yaitu 'Beyond Construction'.
Anggota Komisi VI DPR ini menilai tagline tersebut menunjukkan bahwa ADHI tidak hanya bergerak di bidang konstruksi.
BACA JUGA: Komisi VI DPR RI dan Adhi Karya Berkolaborasi Sosialisasikan Peran BUMN untuk UMKM
Wakil Ketua MPR RI Periode 2009-2014 itu mengatakan saat ini ADHI memiliki empat lini bisnis utama, yaitu Engineering & Konstruksi, Properti & Hospitaliti, Manufaktur, Investasi & Konsesi.
Menurut Melani, PT Adhi Karya memiliki 180 Proyek konstruksi yang sedang berjalan beberapa proyek besar, antara lain Proyek Tol Sigli-Banda Aceh, LRT Jabodebek, MRT Jakarta CP201 dan CP20, Tol Yogyakarta-Bawen, Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, Smelter Manyar di Gresik, dan beberapa proyek di Ibu Kota Negara (Fender Jembatan Pulau Balang, Hunian Pekerja Konstruksi, Tol Segmen 3A Karang Joang-Kariangau).
BACA JUGA: Uang Negara yang Ditilap Waskita dan Adhi Karya Mulai Dikembalikan ke KPK
Melani menyampaikan hal itu saat menggelar kegiatan sosialisasi 'Peran Kemitraan UMKM BUMN untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi' di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2022).
Tak hanya itu, Melani mengungkapkan manfaat proyek yang didanai oleh ADHI juga bermanfaat dalam penyelesaian proyek strategis nasional.
BACA JUGA: Begini Respons Fraksi PAN DPR soal Perpu Ciptaker yang Diteken Jokowi
“Berbagai manfaat yang diperoleh ADHI dari hasil pendanaan Rights Issue seperti, mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional," ungkap Melani.
“Seperti pembangunan Jalan Tol dan SPAM untuk Air Bersih. Selain itu, penguatan modal agar dapat berkompetisi dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Melani menegaskan Rights Issue dalam pengembangan bisnis yang dilakukan ADHI, juga memberikan manfaat untuk masyarakat.
“Selain pengembangan Bisnis, dengan adanya Rights Issue ini tentu diharapkan Perseroan juga memberikan manfaat bagi Pemerintah, Negara dan Masyarakat, salah satunya, melalui Peningkatan PDB/PDRB, Penambahan Lapangan Kerja, Peningkatan Pajak dan Dividen. Dampak lain yang dapat dirasakan juga adalah konektivitas wilayah menuju daerah pariwisata," tegas Melani.
Oleh sebab itu, Melani menekankan masyarakat Indonesia khususnya pelaku UMKM, harus mengetahui secara mendalam akan peran dan fungsi PT Waskita Karya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Harus diketahui peran-peran mitra itu apa. Untuk mensosialisaskan program (BUMN) jadi setiap kemitraan (Komisi VI DPR) wajib membantunya," papar Melani.
"Kita harus juga memberi tahu apa itu BUMN, apa itu peranan BUMN, apalagi sekarang semuanya untuk UMKM, di tengah krisis pandemi (Covid-19) saat ini," kata Melani.
Dalam penjelasannya, Melani menuturkan BUMN adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki negara. Fungsi BUMN, untuk mengerakan roda ekonomi dan sosial, sesuai amanat UU Nomor 19 tahun 2003.
“Sosial itu melalui CSR, seperti bantuan untuk sektor pendidikan, membantu para UMKM, dan lingkungan," ucap Melani.
“Kalau untung, BUMN bisa berikan CSR-nya, jadi BUMN harus untung untuk bisa berikan CSR-nya kepada pihak-pihak yang membutuhkan," lanjutnya.
Tak sampai di situ, Melani menuturkan BUMN memiliki peran sebagai lokomotif utama penggerak ekonomi nasional dengan berbagai programnya yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat.
“BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang sangat penting untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BUMN juga miliki andil besar dalam mendukung UMKM. Bantuan yang diberikan bisa berupa dana maupun barang," ucap Melani.
Lebih lanjut, Melani menegaskan, BUMN merupakan motor penggerak dan memiliki kekuatan sepertiga ekonomi nasional.
"Komitmen BUMN terhadap UMKM, membuat program Pasar Digital (PaDi) UMKM. Lalu, Komitmen BUMN terhadap tantangan Era 4.0. BUMN juga komitmen menyediakan akses dalam ruang karya, termasuk kepada mereka para disabilitas,” ujar Melani.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari