jpnn.com - Analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, demokrasi Indonesia tak menghalangi seseorang untuk mengikuti kontestasi pesta demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan presiden.
Namun, Siti mengingatkan, kebebasan tersebut masih terbingkai batasan aturan. Alhasil, kebebasan tersebut tak serta-merta bisa berlaku menyeluruh.
BACA JUGA: Pilpres 2019: Jokowi Siapkan Jenderal Tito jadi Cawapres?
Di instansi TNI, kata Siti mencontohkan, tak bisa terlibat dan berpartisipasi dalam politik praktis. "TNI itu harus netral, sama sekali tidak diperbolehkan berpolitik," kata Siti Zuhro di Jakarta.
Alhasil, imbau Siti mengingatkan, jabatan yang bertugas di tubuh TNI, seperti Panglima TNI, harus benar-benar netral dan tidak berkecimpung dalam aktivitas politik.
BACA JUGA: Pilpres 2019: Prabowo Berpeluang Berpasangan dengan Gatot, Menurut Anda?
TNI sebagai instansi, termasuk personel yang berada di dalamnya, kata Siti mengingatkan, harus benar-benar bersih dan bisa menahan godaan berpolitik.
"TNI itu pelindung rakyat. Jadi semuanya harus mengutamakan rakyat, bukan politik," tutur Siti. Alhasil, Siti mengingatkan, TNI dan personel di dalamnya harus terus profesional, termasuk tidak tergoda rayuan berpolitik.
BACA JUGA: Jokowi akan Meminang Jenderal Gatot jadi Cawapres, Sudah Ada Tandanya...
Terkait Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditengarai ingin mengikuti kontestasi Pilpres 2019, Siti mengatakan harus menunggu waktu.
Selama masih menjabat, imbau Siti, Panglima harus bersih dari aktivitas dan ambisi politik.
"Kalau ingin mengikuti kontestasi, harus lepas dari jabatan. Apalagi (masa pensiun Panglima) tidak lama lagi," kata Siti Zuhro. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PENTING! Ini Pesan Pak Jenderal Kepada Perwira Wanita TNI dan Polri
Redaktur : Tim Redaksi