jpnn.com - SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tampaknya harus belajar pada Pemkot Bandung terkait transparansi. Sebab, website Pemkot Bandung sangat transparan.
Di website itu dicantumkan data APBD. Nah, publik pun berharap proses penyelenggaraan pemerintah di Kaltim bisa berlangsung transparan. Khususnya penggunaan anggaran yang dapat diakses secara luas.
BACA JUGA: Jalur Kereta Ditutup, Ratusan Penumpang Terpaksa Turun di Tengah Jalan
Hal tersebut diyakini bisa mendorong partisipasi publik yang lebih luas atas program pemerintah. Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim Lilik Rukitasari menegaskan, saat ini kesadaran pemerintah dalam aspek keterbukaan informasi publik masih sekadar menggugurkan kewajiban.
Jauh dari cita-cita Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yakni cita-cita untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam maksud pengambilan kebijakan melalui transparansi.
BACA JUGA: Bu Risma Sering Dipanggil ke Jakarta, Siap Saingi Ahok?
“Prinsipnya keterbukaan itu membuat masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Penggunaan anggaran secara jelas untuk kemaslahatan rakyat. Tapi, apakah transparansi itu sudah betul-betul ada dan dirasakan masyarakat? Kalau belum, kepala daerah jangan asal klaim sudah transparan,” ucap Lilik, Selasa (12/4) kemarin. (him/fel/rom/k15/jos/jpnn)
BACA JUGA: Ada Dugaan KKN, Pak Bupati Santai Saja
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wah, Ada Penemuan Candi Baru
Redaktur : Tim Redaksi