jpnn.com, JAKARTA - Kritikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan kecurangan pemilu di 2024, dinilai akan jadi bumerang bagi partai Demokrat.
Pasalnya, kritikan tersebut masih berupa asumsi dan tidak bisa dibuktikan.
BACA JUGA: Diskusi Santai Bareng Mahasiswa di Medan, Ganjar Bahas Soal EBT dan Kemajuan Bangsa
"Ini akan menjadi bumerang bagi partai Demokrat. Jadi, sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam diskusi 'Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024', Sabtu (24/9).
Adi mengatakan, kecurangan pemilu di pemerintahan SBY, bahkan pernah terjadi pada 2009 silam. Hal ini dibuktikan pada permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
BACA JUGA: MS Glow Luncurkan Hair Serum Baru, Bikin Rambut Makin Sehat
Sebab, banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi pilpres.
Terlebih, bukti ini diperkuat dari pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis-aktivis demokrasi soal kecurangan tersebut.
BACA JUGA: Soal Pembangunan Infrastruktur, Era Jokowi Dinilai Jauh Lebih Unggul Dari SBY
"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," jelasnya.
Dosen FISIP UIN Jakarta ini juga menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimuti Yudhoyono, yang mengklaim 70-80 persen pembangunan di era presiden Joko Widodo merupakan kinerja ayahnya, Susilo Bambang Yudhono (SBY).
Menurut dia, klaim tersebut tidak berbasis data dan salah kaprah, sebab di era pemerintahan SBY banyak proyek yang mangkrak.
Pemerintahan Jokowilah yang melanjutkan, bahkan membuat proyek baru demi kemajuan insfrastruktur.
"Semua orang juga tahu bahwa bandara di zaman Jokowi jauh lebih banyak ketimbang SBY, terus pembangunan jalur kereta api, bendungan dan lainnya itu adalah variabel yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskan itu semua," kata Adi.(chi/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Yessy Artada