jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mekanisme penunjukkan penjabat (pj) kepala daerah.
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah membuat aturan teknis terkait mekanisme penunjukan pj agar demokratis dan transparan.
BACA JUGA: Tito Karnavian Ungkap Kriteria untuk Jadi Pengganti Anies Baswedan, Simak
Tito mengaku sudah membaca putusan MK. Dia menilai aturan teknis yang diminta MK bukan putusan atas gugatan, melainkan hanya pertimbangan.
"Itu letaknya bukan di dalam keputusan. Bukan keputusan, tetapi di dalam pertimbangan," kata Tito di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (12/5).
BACA JUGA: Mendagri Tito Beber Alasan Tunjuk Paulus Waterpauw jadi Pj Gubernur Papua Barat
Dia mengeklaim proses penunjukkan pj yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan serta bersifat demokratis dan transparan.
"Demokratis ini, kan, enggak mungkin mendengarkan seluruh aspirasi rakyat atau melalui mekanisme DPRD. Itu namanya pemilihan," ujar pria kelahiran Palembang itu.
BACA JUGA: Tito Bakal Lantik Teman Angkatannya di Polri Jadi Pj Gubernur Papua Barat, Siapa Dia?
Mantan Kapolri itu menjelaskan nama-nama yang ditugaskan menjadi pj gubernur berasal dari masukan dan aspirasi masyarakat.
Kemudian, nama-nama itu diajukan kepada Presiden Joko Widodo lalu dibahas bersama beberapa menteri.
Diketahui, Mendagri Tito melantik lima pj gubernur di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5).
Adapun nama-nama yang dilantik Tito ialah Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten dan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaludddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Selain itu, Tito juga melantik Staf Ahli Bidang Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Gubernur Sulawesi Barat.
Tito Karnavian juga melantik Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat. (mcr9/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lantik 5 Pj Gubernur, Mendagri Tito: Evaluasi Per 3 Bulan
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Dea Hardianingsih