Soal Urusi Napi, Pak Harto Dinilai Lebih Manusiawi

JAKARTA - Pengamat hukum tata negara, Irman Putrasidin menilai keinginan menimbulkan efek jera dalam penegakkan hukum termasuk dengan menjadikan penjara sebagai tempat penyiksaan narapidana terbukti mendorong masyarakat untuk main hakim sendiri. Menurutnya, dari situlah masyarakat terigerak untuk membakar pencopet dan menghakimi sendiri pelaku tabrakan lalu-lintas.

Menurut Irman, paradigma efek jera jangan dipelihara terus-menerus karena pada akhirnya akan membenci orang secara permanen.  "Negara melindungi segenap warga negara. Makanya terhadap yang divonis salah oleh pengadilan, negara wajib mengurusnya agar mereka berubah menjadi baik," ungkap Irman dalam diskusi di gedung DPR RI, Senin.

Lebih lanjut Irman mengatakan, keinginan menjadikan penjara lebih manusiawi justru muncul di era Presiden Soeharto. "Makanya di era Orde Baru, Soeharto menghentikan konsep penjara dan dirubah jadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melalui nomor UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan," katanya.

Bahkan, lanjut Irman, dalam konsideran UU Pemasyarakatan itu ditegaskan bahwa penjara bertentangan dengan UUD 45. Ia pun mengatakan, semestinya vonis majelis bukan lagi memerintahkan pemenjaraan, tetapi melakukan pembinaan melalui lapas. "Selama di Lapas, jangan cabut hak-hak pribadi napi. Yang boleh dibatasi itu hanya hak-hak kebebasannya," katanya.

Dalam kesempatan itu Irman juga menyatakan, semakin penuh penjara di suatu maka semakin gagal negara menjalankan fungsinya melindungi segenap warganya. Bahkan, upaya memperbanyak jumlah penjara juga bukan solusi.  "Keinginan agar jumlah penjara diperbanyak, ini menunjukkan negara pemalas," katanya.

Menurut Irman, penjara merupakan jalan pintas bagi negara untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang muncul di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.  Ciri-ciri pemalas itu juga mewabah ke proses pembuatan undang-undang. "Setiap undang-undang dipaksakan harus ada sanksi pidanya. Ini betul-betul konyol," ujar dia.

Ditegaskannya, semakin banyak orang dipenjara bukan ukuran kesuksesan sebuah negara dalam menegakkan hukum. "Itu keliru. Apalagi berencana menambah jumlah penjara. Itu semua memaksa masyarakat akan semakin marah pada negara ini," tegasnya.(fas/jpnn)