jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku kaget bahwa Pemerintah melalui BUMN Kimia Farma akan menjual vaksin Covid-19 merek Sinopharm kepada warga melalui skema vaksinasi gotong royong individual atau vaksinasi berbayar.
Dia menilai langkah ini tentu menjadikan vaksin barang komersial dan pemerintah berbisnis dengan rakyatnya. Bisnis Vaksin kepada rakyat adalah sesuatu yang tidak etis.
BACA JUGA: Perusahaan Induk Shopee Serahkan Bantuan Seribu Tabung Oksigen dan 1 Juta Vaksin Covid 19
Menurut dia, rencana vaksinasi berbayar ini telah memperlihatkan sikap inkonsisten dari pemerintah dan bertolak belakang dari regulasi dari vaksin gratis lalu diubah menjadi berbayar.
Padahal jelas-jelas Presiden Joko Widodo pada Desember 2020 lalu dengan tegas menyebut vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
BACA JUGA: Soal Vaksin Berbayar, Herzaky Sentil Komitmen Jokowi, Kalimatnya Menohok
“Setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi secara gratis,” ujar Guspardi, Senin (12/7).
Guspardi membenarkan DPR bersama pemerintah pernah melakukan pembahasan mengenai konsep Vaksin Gotong Royong. Namun, mekanisme pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha untuk membiayai karyawan, keluarga dan juga individu lain dalam keluarga.
“Artinya tetap tidak untuk diperjualbelikan atau komersialisasi kepada individu,” ujar politikus PAN ini.
Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan vaksin berbayar hanya akan membuat rakyat makin terbebani. Nantinya bakal memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa vaksin berbayar lebih bagus daripada vaksin gratis atau kesan pemerintah lari dari tanggung jawab dan lain sebagainya yang membuat situasi menjadi tambah runyam.
Di lain juga membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk mengeruk keuntungan di balik bisnis vaksin berbayar ini.
Anggota Baleg DPR RI ini pun mengingatkan pemerintah jangan abai terhadap rakyat, mestinya pemerintah memback up masyarakat serta menghadirkan kebijakan yang pro rakyat bukan malah membiarkan kelompok tertentu memanfaatkan situasi dengan berbisnis vaksin berbayar kepada masyarakat Indonesia.
Untuk itu, pemerintah mesti mencabut dan membatalkan kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Rakyat kita sedang susah akibat pandemi Covid-19 ini.
Dia mengingatkan agar fokus saja dengan vaksinasi bebas biaya sebagaimana diatur dalam Permenkes 10/2021 dengan cara mengakselerasi dan memaksimalkan seluruh sumber daya, mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk memastikan perluasan jangkauan vaksinasi sesegera mungkin.
“Jangan menambah beban pikiran bagi rakyat dengan isu vaksin berbayar ini," pungkas anggota Komisi II DPR RI itu.
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala N Mansury mengatakan program vaksin individu tersebut dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan vaksinasi Covid-19 yang mengalami peningkatan selama beberapa pekan terakhir.
“Pelayanan vaksinasi individu oleh Kimia Farma Group ini merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan vaksinasi gotong royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya,” tutur Pahala, Sabtu (10/7).(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich