jpnn.com - JAKARTA - Gerakan Ekonomi Syariah harus diimplementasikan dengan agenda yang jelas dan sistematis. Jangan hanya spodaris dan musiman.
Pasalnya, menurut Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Soetrisno Bachir, sebagai negara berpopulasi muslim terbesar di dunia, Indonesia termasuk terlambat dalam mengambil manfaat dari keuangan syariah. Karenanya, gerakan ekonomi syariah harus digarap serius.
BACA JUGA: Skandal Penyadapan Bisa Berdampak Harga Daging Sapi Melonjak
“Kita harus melakukan gerakan nasional yang sistematis dan konsisten untuk membangkitkan ekonomi syariah, jangan hanya bersifat musiman, apalagi ditumpangi kepentingan politik sesaat,” ujar ujar Soetrisno Bachir dalam Majelis Reboan di Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (20/11) malam.
Dikatakan, sinergi antara masyarakat dan pemerintah juga harus secara serius ditingkatkan. Pemerintah pun dituntut untuk lebih pro aktif dalam menyinergikan langkah bersama masyarakat.
BACA JUGA: Amankan Distribusi BBM Bersubsidi, Pertamina Gandeng Polisi
Walaupun sektor keuangan syariah di Indonesia tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, hal ini terjadi lebih karena inisiatif masyarakat. Pertumbuhan kelas menengah muslim lah yang menjadi faktor penggeraknya sehingga dapat tumbuh secara signifikan.
Soetrisno menilai dukungan pemerintah Indonesia masih tertinggal. “Pemerintah di negara lain sangat serius mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, padahal populasi muslimnya tidak sebanyak di Indonesia,” imbuhnya.
BACA JUGA: Halim Berbenah Terima Penerbangan Soetta
Meski demikian, Soetrisno juga menyambut baik Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) yang dicanangkan oleh Presiden Yudhoyono pada hari Ahad (17/11) yang lalu.
Soetrisno juga mengingatkan agar pemerintah serius merumuskan cetak biru keuangan syariah Indonesia. “Cetak biru tersebut harus menjadi bagian penting dan menyatu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional,” tegasnya.
Pengembangan ekonomi syariah juga harus menjadi penjuru dari pembangunan ekonomi nasional. “Pemerintah perlu menggerakkan berbagai instrumen yang dimilikinya untuk secara serius membangun ekonomi syariah, karena ini adalah cara efektif untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan" jelas Soetrisno.
Keseriusan terhadap ekonomi syariah ini tercermin dari antusiasme para tokoh yang juga aktif dalam forum tersebut seperti oleh praktisi perbankan syariah Zainul Bahar Noor, pimpinan ICMI Marwah Daud Ibrahim, dan Sofwat Hadi, anggota DPD RI serta para aktivis dari berbagai parpol, ormas, dan kekuatan politik lainnya.
Para peserta diskusi juga menyadari bahwa ekonomi syariah dapat menjadi pilar kemandirian perekonomian rakyat dan mengantarkan rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Mereka berpendapat bahwa inilah wujud praktis dari ekonomi kerakyatan.
Seorang peserta mengisahkan bahwa Kerajaan Inggris pun mengakui bahwa perbankan syariah bisa memberikan jawaban yang tidak bisa dilakukan perbankan konvensional karena penekanannya pada ekonomi moral.
“Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya tumbuh di pasar finansial negara-negara Muslim, tetapi juga di pasar non-Muslim. Dunia mengakui bahwa sektor keuangan syariah mampu bertahan dari krisis 2008,” pungkas Soetrisno Bachir selepas acara diskusi Majelis Reboan tersebut.
Sebagaimana diketahui, bahwa KB PII adala perhimpunan yang mewadahi alumni Pelajar Islam Indonesia (PII) yang banyak mewarnai sejarah umat Islam Indonesia sejak tahun 1947.
Perhimpunan KB PII sendiri didirikan pada 28 Mei 1998 di Masjid Istiqlal di Jakarta. Hingga saat ini KB PII telah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, serta hampir keseluruhan Kabupaten /Kota di Indonesia. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejar Target, Gelar Pameran Rumah Subsidi di Lima Kota
Redaktur : Tim Redaksi