jpnn.com, JAKARTA - Aturan pembayaran nontunai di semua gerbang tol sebulan lagi diberlakukan.
Namun, jumlah pengguna jalan tol yang melakukan transaksi dengan uang elektronik masih belum besar.
BACA JUGA: Tol Medan-Binjai Lewat 2 Pintu Ini Bisa Dilalui Pekan Depan
Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ, saat ini, baru 49 persen pengguna jalan tol yang menggunakan uang elektronik.
Meskipun jumlahnya masih minim, Herry mengaku yakin target penggunaan uang elektronik 100 persen per 31 Oktober nanti akan berhasil.
BACA JUGA: ORI Minta Ada Satu Pintu Tol Tunai
”Waktu 2008 dulu kan kita biarkan tumbuh alami. Tapi sekarang, kita seriusi. Sosialisasi secara intensif, memastikan kebutuhan kartu, dan juga ketersediaan alat,” tutur Herry kepada wartawan di kantor BPJT kemarin (29/9).
Kendati begitu, masih banyak keraguan mengenai keberhasilan pembayaran nontunai tersebut. Salah satunya mengenai bagaimana para pengguna jalan tol tersebut melakukan topup jika ternyata saldo di kartu mereka tidak mencukupi.
Menurut Herry, sejauh ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bank untuk mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Herry mengatakan, pihak bank sudah berkomitmen untuk menyuplai starter pack uang elektronik yang disebar ke semua gerbang tol.
Jika ada pengguna jalan tol yang saldonya tidak mencukupi atau belum memiliki uang elektronik, mereka bisa membeli langsung tidak jauh dari gerbang tol.
”Jumlah kartu uang elektroniknya harus sesuai kebutuhan. Sudah ada hitungannya dari BUJT dan sudah disampaikan ke pihak bank. Jumlah itu akan dibagi ke bank-bank penyedia uang elektronik,” jelas Herry.
Terkait fasilitas topup, Herry mengatakan, idealnya ada tempat untuk topup tidak jauh dari gerbang tol. Mungkin bentuknya bisa berupa kios atau yang lainnya.
”Saya lihat di Australia ada kios untuk pengguna jalan tol menukar uang elektronik,” tuturnya. Namun, langkah ini masih perlu didalami lagi dan dikomunikasikan dengan pihak bank penyedia uang elektronik.
Herry juga mengatakan, pihaknya masih perlu mengkaji usulan Ombudsman mengenai penyediaan gerbang tol hybrid untuk mengantisipasi pengguna jalan tol yang belum menggunakan uang elektronik.
Herry menilai, usulan tersebut bisa saja direalisasikan. Namun, tidak di seluruh gerbang tol. Jumlahnya terbatas dan hanya di gerbang tol tertentu yang memungkinkan.
”Kalau di gerbang tol yang banyak, hybrid masih bisa. Kalau yang gerbangnya sedikit, bukannya malah menambah kemacetan jika ditambah yang hybrid,” terangnya.
Sementara itu kalangan perbankan telah bekerja sama dengan pengelola jalan tol untuk memfasilitasi layanan top up uang elektronik di jalan tol.
Salah satunya dengan menggandeng PT Jasa Marga Tbk. Saat ini sudah ada 21 mesin top up uang elektronik di jalan tol. Jumlah mesin tersebut nantinya akan terus diperbanyak.
“Saat ini sedang disiapkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” kata Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Maryono.
Di luar itu dia mengimbau masyarakat sebaiknya banyak menggunakan kanal milik bank untuk top up (on us). Misalnya lewat kantor cabang, mesin anjungan tunai mandiri (ATM), mobile banking dan internet banking.
Tujuannya, agar masyarakat tak perlu ribet isi ulang di jalan. Apalagi bank-bank badan usaha milik Negara (BUMN) tidak menetapkan biaya top up uang elektronik untuk transaksi yang dilakukan secara on us.
“Himbara akan memberi fee gratis untuk (top up) on us karena BI hanya mengatur batas atas tariff,” lanjutnya. (and/rin)
Redaktur & Reporter : Soetomo