Sopir Jaklingko Demo di Balai Kota, Anies Banggakan Masanya

Selasa, 30 Juli 2024 – 22:58 WIB
Anies Baswedan. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi ratusan sopir Jaklingko yang berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta karena mengalami sejumlah masalah.

Berbagai tuntutan tersebut salah satunya adalah masalah tentundanya gaji dan pembagian kerja yang dinilai tidak adil.

BACA JUGA: PAN Buka Peluang Dukung Anies, Asalkan Zita Anjani Jadi Cawagub Pendamping 

Menurut Anies, saat pertama kali dia meresmikan adanya Jaklingko, pihaknya menyusun sistem dengan berupaya bisa seadil mungkin.

“Yang kedua, ada penganggaran yang baik supaya semua orang yang terlibat di situ bisa mendapatkan haknya. Misalnya gaji, itu adalah bagian dari perencanaan, bagian dari penyusunan sistem,” ucap Anies di Pondok Gede, Selasa (30/7).

BACA JUGA: Soal Pilkada Jakarta, PAN Kasih Tugas Eko Patrio Buat Berkomunikasi ke Anies, Hmm...

Prinsip itu, kata dia, harus selau dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta maupun Transjakarta sebagai operator sehingga bisa berjalan lancar.

“Kami dulu melakukan seperti itu dan Alhamdulillah tidak pernah ada keluhan-keluhan,” kata dia.

BACA JUGA: Ini Program Prioritas Anies Baswedan Jika Terpilih Lagi di Pilkada Jakarta

Walau begitu, Anies mengaku tak ingin berkomentar panjang karena belum tahu duduk perkaranya.

“Kalau yang sekarang saya tidak tahu duduk perkaranya jadi saya enggak bisa komentar lebih jauh,” tuturnya.

Sebanyak 8 koperasi mitra operator Program Jaklingko Pemerintah Provinsi Jakarta dan Transjakarta yang tergabung dalam Komunikasi Laskar Biru (FKLB), melakukan aksi unjuk rasa di depan Bakai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7).

Operator yang tergabung dalam FLKB ini Antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT. Kencana Sakti Transport.

Dalam aksinya, mereka menuntut beberapa hal seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko yang tidak adil.

Mereka juga meminta untuk menghentikan politisasi program Jaklingko yang diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI yang sekaligus sebagai ketua salah satu operator mitra Jaklingko. (mcr4/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler