JAKARTA - Kedatangan kembali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke tanah air sedang ditunggu-tunggu kalangan Partai Demokrat. Sejumlah tokoh senior partai yang beberapa hari terakhir menggulirkan pelengseran Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum, siap langsung menjemput ketua Dewan Pembina PD itu setiba di tanah air.
"Kita serahkan saja pada SBY, beliau pasti tahu apa yang perlu dilakukan," kata anggota Dewan Pembina Syarief Hasan di komplek parlemen Jakarta kemarin (6/2). Dia datang ke gedung DPR dalam kapasitas sebagai menteri koperasi dan UKM terkait agenda rapat kerja dengan Komisi VI.
Saat disinggung respon Anas Urbaningrum yang terkesan santai menanggapi desakan pelengseran dirinya, sekretaris Setgab Koalisi Pemerintahan itu enggan merespon.
"Saya hanya dalam posisi meminta SBY turun tangan mengangkat elektabilitas partai, saya percaya SBY punya pengalaman untuk itu, kita tunggu saja besok sore (hari ini, Red)," tandas Syarief.
Kemarin, tepat sehari sebelum kepulangan, SBY berkirim pesan pendek dari Mekkah ke sejumlah petinggi partai. Diantaranya isinya adalah tentang SBY yang mengabarkan kalau dirinya terus memohon petunjuk dan pertolongan Allah selama berada di tanah suci. Yaitu, agar Demokrat segera dibebaskan dari berbagai cobaan berat yang dihadapi dewasa ini.
Namun, dari pesan pendek yang kemudian menyebar luas itu, ada hal yang ganjil. Posisi ketua umum DPP PD yang dijabat Anas Urbaningrum tidak disebut secara eksplisit sebagai pihak yang dituju untuk sms itu. Padahal, sebagai sesama anggota mejelis tinggi partai yang berjumlah Sembilan orang, posisi sekjen DPP PD yang dijabat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) justru yang disebut secara eksplisit sebagai pihak tertuju.
Bahkan, bersama sekretaris dewan pembina, sekretaris dewan kehormatan, dan ketua Fraksi PD, sekjen juga termasuk yang diminta menyebarluaskan sms SBY itu ke seluruh kader diseluruh tanah air. "Iya itu sms-nya Pak SBY, saya juga terima," kata Syarief saat dikonfirmasi.
Menurut rencana, SBY akan tiba di tanah air pada hari ini. Presiden RI keenam itu akan bertolak dari Kairo menuju Jakarta sekitar pukul 10 malam. Sehingga diperkirakan yang bersangkutan akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 13.40 WIB. Kemungkinan besar, SBY akan langsung menggelar konferensi pers terkait upaya penyelamatan partai Demokrat.
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie menyarankan agar Anas sebagai ketua umum berinisiatif mengumpulkan para petinggi partai untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi Demokrat terkini. Terutama, terkait merosotnya suara partai dalam sejumlah survei terakhir.
Bersama beberapa orang DPP PD, dia meminta, agar Anas mengundang Dewan Pembina, Majelis Tinggi, dan Dewan Kehormatan untuk duduk bersama. "Insyaallah nanti ada solusinya, itu saja yang saya himbau pada Mas Anas, agar jangan seolah-olah ada perpecahan antara wanbin, wanhor dengan DPP PD, sesegera mungkinlah kalau bisa," kata Marzuki juga di komplek parlemen kemarin.
Menurut dia, pertemuan petinggi partai diperlukan untuk membahas konsolidasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi partai. "Memang sejak pemilu yang lalu elektabilitas PD terus turun, ini yang harus dicari solusinya, nah solusinya bermacam-macam," kata ketua DPR tersebut.
Lantas, seperti apa solusinya" Marzuki enggan mengungkap secara gamblang pandangannya. "Yang penting menurut saya, mari kita cari bersama-sama jalan keluarnya," kelitnya.
Terpisah, saat ditemui gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pengamat komunikasi politi, Effendy Ghazali berpendapat kalau PD saat ini ada diposisi reaktif. Partai tersebut terkesan iri dengan tanggapnya presiden PKS yang sigap mundur ketika tersandung masalah. Menjadi alasan bagi kubu yang kontra dengan Anas Urbaningrum agar sang ketua umum mengikuti jejak Lutfi Hasan Ishaaq.
Namun, menurut Effendy, Anas dan pendukungnya mempunyai nilai tawar yang tinggi. Yakni, status Anas Urbaningrum yang hingga kini belum dipastikan KPK sebagai tersangka. Jika KPK tak segera memastikan kondisi Anas dalam kasus Hambalang, PD bakal terus tersandera. "Selama belum ditentukan menjadi tersangka, Anas punya hak untuk bertahan," tuturnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, jika kondisi PKS bisa terus membaik, kubu yang kontra dengan Anas akan terus menyerang. Dia yakin kalau kondisi PKS tidak akan jauh berbeda dengan PD ketika Lutfi Hasan ngotot mempertahankan jabatannya. Menjadi semacam tamparan bagi PD ketika Lutfi mundur, dan Demokrat ingin menyelesaikan masalah internalnya seperti PKS.
Namun, menurut Effendi itu tidaklah mudah. Sebab, bola saat ini bukan ada di tangan partai yang identik dengan warna biru itu, melainkan ada ditangan institusi yang dipimpin oleh Abraham Samad. "Bayangan PD, kalau ketuanya mundur masalah internal akan selesai. Tinggal membenahi elektabilitas yang disebut survey hanya 8,3 persen," terangnya.
Nah, sadar bahwa bola ada di tangan KPK, Presiden SBY dalam pidatonya meminta agar lembaga antirasuah itu bisa segera menyelesaikan kasus yang menyeret kader Demokrat. Meski bagi sebagaian masyarakat permintaan itu dianggap mengintervensi KPK, Effendy menilai begitulah kenyataannya.
Posisi Demokrat disebutnya makin sulit jika hingga akhir tahun KPK belum juga menentukan nasib Anas. "Seperti kita tahu, KPK bisa cepat menentukan tersangka kalau ada operasi tangkap tangan. Nah, masalah Anas jauh dari operasi itu, jadi tidak bisa cepat," tandasnya.
Pengambilan kesimpulan rapat kerja antara Komisi Hukum DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin sempat berlarut-larut. Ini karena Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika bersikeras memasukkan klausul agar KPK segera menghentikan suatu penyelidikan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup.
Sementara itu, dalam salah satu kesimpulan rapat, disebutkan bahwa KPK diminta untuk tidak tebang pilih dan menuntaskan penyidikan. Pasek yang merupakan legislator dari Partai Demokrat, ingin memasukkan tambahan klausul dengan alasan agar KPK tidak menggantung sebuah kasus. "Kepastian hukum ini penting. Jangan lembaga ini menyandera orang secara psikologis," kata Pasek.
Tak jelas apakah Pasek menyebut penyanderana tersebut apakah terkait dengan sosok tertentu. Namun sejumlah anggota DPR yang mengikuti rapat langsung berceletuk pelan bahwa itu pesanan terkait kasus yang tengah dihadapi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hingga kini, kasus dugaan aliran dana terkait Hambalang, memang masih dalam proses penyelidikan.
Sejumlah fraksi lain menentang usul Partai Demokrat tersebut. Mereka yang menentang menganggap klausul itu tidak perlu karena sudah termuat dalam undang-undang yang mengatur tentang KPK. "Itu tidak perlu dimasukkan," kata legislator Partai Golkar Nudirman Munir.
Ketua KPK Abraham Samad juga tegas menentang usulan itu. "Kesimpulan itu sebaiknya didrop. KPK tidak pernah gantung menggantung perkara. Saya atas nama pimpinan KPK tidak sepakat dengan poin itu," katanya.
Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy yang memimpin rapat itu lantas mengambil jalan tengah. Usulan Partai Demokrat tersebut hanya dimasukkan sebagai catatan rapat. Usai rapat, Samad mensinyalir usulan itu adalah pesanan dari pihak tertentu.
"Saya mensinyalir kesimpulan itu kesimpulan pesanan, karena itu saya tolak mentah-mentah. Ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan itu dimasukkan agar bisa nanti tenang tidurnya," kata Samad. (dyn/ken/dim/sof)
"Kita serahkan saja pada SBY, beliau pasti tahu apa yang perlu dilakukan," kata anggota Dewan Pembina Syarief Hasan di komplek parlemen Jakarta kemarin (6/2). Dia datang ke gedung DPR dalam kapasitas sebagai menteri koperasi dan UKM terkait agenda rapat kerja dengan Komisi VI.
Saat disinggung respon Anas Urbaningrum yang terkesan santai menanggapi desakan pelengseran dirinya, sekretaris Setgab Koalisi Pemerintahan itu enggan merespon.
"Saya hanya dalam posisi meminta SBY turun tangan mengangkat elektabilitas partai, saya percaya SBY punya pengalaman untuk itu, kita tunggu saja besok sore (hari ini, Red)," tandas Syarief.
Kemarin, tepat sehari sebelum kepulangan, SBY berkirim pesan pendek dari Mekkah ke sejumlah petinggi partai. Diantaranya isinya adalah tentang SBY yang mengabarkan kalau dirinya terus memohon petunjuk dan pertolongan Allah selama berada di tanah suci. Yaitu, agar Demokrat segera dibebaskan dari berbagai cobaan berat yang dihadapi dewasa ini.
Namun, dari pesan pendek yang kemudian menyebar luas itu, ada hal yang ganjil. Posisi ketua umum DPP PD yang dijabat Anas Urbaningrum tidak disebut secara eksplisit sebagai pihak yang dituju untuk sms itu. Padahal, sebagai sesama anggota mejelis tinggi partai yang berjumlah Sembilan orang, posisi sekjen DPP PD yang dijabat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) justru yang disebut secara eksplisit sebagai pihak tertuju.
Bahkan, bersama sekretaris dewan pembina, sekretaris dewan kehormatan, dan ketua Fraksi PD, sekjen juga termasuk yang diminta menyebarluaskan sms SBY itu ke seluruh kader diseluruh tanah air. "Iya itu sms-nya Pak SBY, saya juga terima," kata Syarief saat dikonfirmasi.
Menurut rencana, SBY akan tiba di tanah air pada hari ini. Presiden RI keenam itu akan bertolak dari Kairo menuju Jakarta sekitar pukul 10 malam. Sehingga diperkirakan yang bersangkutan akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 13.40 WIB. Kemungkinan besar, SBY akan langsung menggelar konferensi pers terkait upaya penyelamatan partai Demokrat.
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie menyarankan agar Anas sebagai ketua umum berinisiatif mengumpulkan para petinggi partai untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi Demokrat terkini. Terutama, terkait merosotnya suara partai dalam sejumlah survei terakhir.
Bersama beberapa orang DPP PD, dia meminta, agar Anas mengundang Dewan Pembina, Majelis Tinggi, dan Dewan Kehormatan untuk duduk bersama. "Insyaallah nanti ada solusinya, itu saja yang saya himbau pada Mas Anas, agar jangan seolah-olah ada perpecahan antara wanbin, wanhor dengan DPP PD, sesegera mungkinlah kalau bisa," kata Marzuki juga di komplek parlemen kemarin.
Menurut dia, pertemuan petinggi partai diperlukan untuk membahas konsolidasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi partai. "Memang sejak pemilu yang lalu elektabilitas PD terus turun, ini yang harus dicari solusinya, nah solusinya bermacam-macam," kata ketua DPR tersebut.
Lantas, seperti apa solusinya" Marzuki enggan mengungkap secara gamblang pandangannya. "Yang penting menurut saya, mari kita cari bersama-sama jalan keluarnya," kelitnya.
Terpisah, saat ditemui gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pengamat komunikasi politi, Effendy Ghazali berpendapat kalau PD saat ini ada diposisi reaktif. Partai tersebut terkesan iri dengan tanggapnya presiden PKS yang sigap mundur ketika tersandung masalah. Menjadi alasan bagi kubu yang kontra dengan Anas Urbaningrum agar sang ketua umum mengikuti jejak Lutfi Hasan Ishaaq.
Namun, menurut Effendy, Anas dan pendukungnya mempunyai nilai tawar yang tinggi. Yakni, status Anas Urbaningrum yang hingga kini belum dipastikan KPK sebagai tersangka. Jika KPK tak segera memastikan kondisi Anas dalam kasus Hambalang, PD bakal terus tersandera. "Selama belum ditentukan menjadi tersangka, Anas punya hak untuk bertahan," tuturnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, jika kondisi PKS bisa terus membaik, kubu yang kontra dengan Anas akan terus menyerang. Dia yakin kalau kondisi PKS tidak akan jauh berbeda dengan PD ketika Lutfi Hasan ngotot mempertahankan jabatannya. Menjadi semacam tamparan bagi PD ketika Lutfi mundur, dan Demokrat ingin menyelesaikan masalah internalnya seperti PKS.
Namun, menurut Effendi itu tidaklah mudah. Sebab, bola saat ini bukan ada di tangan partai yang identik dengan warna biru itu, melainkan ada ditangan institusi yang dipimpin oleh Abraham Samad. "Bayangan PD, kalau ketuanya mundur masalah internal akan selesai. Tinggal membenahi elektabilitas yang disebut survey hanya 8,3 persen," terangnya.
Nah, sadar bahwa bola ada di tangan KPK, Presiden SBY dalam pidatonya meminta agar lembaga antirasuah itu bisa segera menyelesaikan kasus yang menyeret kader Demokrat. Meski bagi sebagaian masyarakat permintaan itu dianggap mengintervensi KPK, Effendy menilai begitulah kenyataannya.
Posisi Demokrat disebutnya makin sulit jika hingga akhir tahun KPK belum juga menentukan nasib Anas. "Seperti kita tahu, KPK bisa cepat menentukan tersangka kalau ada operasi tangkap tangan. Nah, masalah Anas jauh dari operasi itu, jadi tidak bisa cepat," tandasnya.
Pengambilan kesimpulan rapat kerja antara Komisi Hukum DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin sempat berlarut-larut. Ini karena Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika bersikeras memasukkan klausul agar KPK segera menghentikan suatu penyelidikan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup.
Sementara itu, dalam salah satu kesimpulan rapat, disebutkan bahwa KPK diminta untuk tidak tebang pilih dan menuntaskan penyidikan. Pasek yang merupakan legislator dari Partai Demokrat, ingin memasukkan tambahan klausul dengan alasan agar KPK tidak menggantung sebuah kasus. "Kepastian hukum ini penting. Jangan lembaga ini menyandera orang secara psikologis," kata Pasek.
Tak jelas apakah Pasek menyebut penyanderana tersebut apakah terkait dengan sosok tertentu. Namun sejumlah anggota DPR yang mengikuti rapat langsung berceletuk pelan bahwa itu pesanan terkait kasus yang tengah dihadapi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hingga kini, kasus dugaan aliran dana terkait Hambalang, memang masih dalam proses penyelidikan.
Sejumlah fraksi lain menentang usul Partai Demokrat tersebut. Mereka yang menentang menganggap klausul itu tidak perlu karena sudah termuat dalam undang-undang yang mengatur tentang KPK. "Itu tidak perlu dimasukkan," kata legislator Partai Golkar Nudirman Munir.
Ketua KPK Abraham Samad juga tegas menentang usulan itu. "Kesimpulan itu sebaiknya didrop. KPK tidak pernah gantung menggantung perkara. Saya atas nama pimpinan KPK tidak sepakat dengan poin itu," katanya.
Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy yang memimpin rapat itu lantas mengambil jalan tengah. Usulan Partai Demokrat tersebut hanya dimasukkan sebagai catatan rapat. Usai rapat, Samad mensinyalir usulan itu adalah pesanan dari pihak tertentu.
"Saya mensinyalir kesimpulan itu kesimpulan pesanan, karena itu saya tolak mentah-mentah. Ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan itu dimasukkan agar bisa nanti tenang tidurnya," kata Samad. (dyn/ken/dim/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Sigi Butuh Rp 15 M
Redaktur : Tim Redaksi