jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis jumlah dana awal kampanye Capres-Cawapres 2024.
Terlihat gap yang sangat jauh, antara pasangan Capres dan Cawapres Prabowo - Gibran dan Ganjar - Ma’ruf yang di atas dua digit, dengan Anies dan Muhaimin Iskandar (AMIN) yang hanya Rp 1 miliar.
BACA JUGA: Inilah Dana Kampanye Paslon Pilpres 2024, Anies-Muhaimin Paling Kecil
Pasangan ini hanya mencantumkan angka Rp 1 miliar tersebut hanya berasal dari sumbangan pribadi. Dana kampanye justru kontras dengan kenyataan di lapangan.
Menurut M Fikri Thamrin, anggota Advokat Lingkar Nusantara (LISAN) sebagai pelapor, dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja sudah cukup tinggi.
BACA JUGA: Parpol Tak Lapor Dana Kampanye Terancam Dicoret, Jangan Pakai Uang Hasil Korupsi, ya
“Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elit, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke 38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya satu miliar rupiah?” ucap Thamrin.
Pihaknya telah melaporkan ke Bawaslu akan adanya dugaan manipulasi data dana awal kampanye pada hari ini (22/12).
BACA JUGA: Inilah Parpol yang Sudah Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye, Siapa yang Belum?
Menurut Ketua Umum Lingkar Nusantara (LISAN), Hendarsam Marantoko, dana kampanye timnas AMIN terbilang tidak masuk akal.
“Kalau pakai bahasa anak Gen-Z zaman sekarang, sepertinya angka tersebut di luar nurul,” ucap Hendarsam.
Melihat catatan pemilihan gubernur DKI 2017 lalu, Hendarsam menjelaskan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari Rp 50 miliar.
“Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya,” jelas Hendarsam.
Namun, Hendarsam juga menjelaskan, bahwa dana besar saat 2017 lalu memang dana kampanye yang dihabiskan hingga final.
Ia lalu menegaskan, mengapa pasangan AMIN tidak transparan saja dari pelaporan dana awal kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa dana tersebut akan berkembang ke depannya.
“Bukannya Anies sendiri yang ketika 2017 menjelaskan pentingnya transparansi dan good governance ketika melaporkan biaya akhir kampanye Pilgub DKI Jakarta? Kami menduga adanya upaya manipulasi data dari pasangan AMIN kepada masyarakat Indonesia,” ujar Hendarsam.
Hendarsam menilai bahwa dana yang seakan rendah ini, seolah-olah menjadi upaya untuk merebut simpati masyarakat.
Namun, berpotensi menjadi bumerang bila dibenturkan dengan pentingnya integritas.
“Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai Presiden. Mari kita cermati sama-sama, agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seseorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsanya sendiri,” tutup Hendarsam.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean