jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyoroti berbagai kasus dalam penerimaan peserta didik baru dan mendapat perhatian banyak kalangan.
Huda meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tak banyak mengeluh dan mengambil langkah konkret seperti memperkuat Tim Satuan Tugas (Satgas) PPDB.
BACA JUGA: DPR: Seharusnya Nadiem Makarim Memperketat Pengawasan PPDB Zonasi
“Kalau mau jujur setiap tahun selalu muncul berbagai kasus seputar penerimaan siswa baru. Mas Menteri pun sebaiknya tak mengeluh, tetapi ambil langkah kongkret untuk meningkatkan kualitas PPDB baik pada proses seleksi, proses penerimaan, hingga adaptasi siswa baru dengan lingkungan sekolah,” ujar Syaiful Huda, Senin (31/7/2023).
Untuk diketahui, PPDB 2023 diwarnai dengan berbagai kasus yang menghebohkan publik. Di antaranya kisruh zonasi, kisruh penjualan seragam oleh pihak sekolah, hingga tewasnya siswa baru saat mengikuti MPLS di SMP Negeri 1 Ciambar, Sukabumi.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Mas Nadiem tentang PPDB Zonasi Bikin Lega, Jelas!
Selain itu juga viral foto santriwati Ponpres Mambaul Quran Magetan yang membawa senapan laras panjang saat MPLS.
Di sisi lain Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan dirinya hanya terkena getah dari kebijakan zonasi dalam PPDB yang diambil pendahulunya Muhadjir Effendi.
BACA JUGA: Respons Keluhan Warga, Menko PMK Sidak PPDB di SMAN 5 Tangsel
Huda mengatakan kasus-kasus seputar penerimaan siswa baru selalu berulang setiap tahun.
Dia mencatat saat proses seleksi siswa baru kasus yang terulang di antaranya manipulasi kartu keluarga (KK) agar siswa baru bisa diterima di sekolah tertentu, praktik jual beli kursi di sekolah negeri, dan munculnya siswa titipan dari pihak tertentu.
“Selain itu ada sekolah kelebihan siswa yang biasa terjadi di kawasan perkotaan, sebaliknya di kawasan rural banyak sekolah negeri yang kekurangan siswa,” katanya.
Tak hanya dalam proses seleksi, kata Huda, beragam masalah juga terjadi saat siswa baru diterima di sekolah masing-masing. Mulai munculnya berbagai modus pungutan liar, kewajiban membeli seragam sekolah, alat tulis, hingga buku-buku pelajaran tertentu.
“Selain itu saat pengenalan lingkungan sekolah juga kerap memicu masalah mulai dari kasus perploncoan hingga memicu korban tewas. Pun juga ada materi-materi MPLS yang aneh-aneh seperti pelatihan penggunaan senjata laras panjang di sebuah pesantren di Magetan,” katanya.
Politikus PKB ini menilai munculnya beragam kasus seputar penerimaan siswa baru ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah.
Menurut Huda, diperlukan lembaga khusus lintas instansi untuk mengawasi proses penerimaan siswa baru seperti Satgas PPDB.
“Hanya saja keberadaan Satgas PPDB ini sifatnya masih himbauan di mana kepala daerah bisa membentuk maupun tidak. Ke depan pemerintah harus mewajibkan setiap kepala daerah untuk membentuk Satgas ini dengan kejelasan tugas maupun personelnya,” ujarnya.
Keberadaan Satgas PPDB ini, kata Huda diharapkan bisa mengawasi secara langsung proses seleksi, proses penerimaan, hingga proses adaptasi dari siswa baru.
Dia mengatakan anggota Tim Satgas ini nantinya bisa dari Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, Inspektorat daerah, hingga Ombudsman.
“Pihak sekolah tetap bisa melakukan kekhasan mereka hanya saja tetap dalam pengawasan dari Tim Satgas PPDB,” pungkas Huda.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari