jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV dari Fraksi PKS drh. Slamet memberikan tiga catatan krusial terkait laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020, evaluasi kegiatan KKP tahun 2021, dan usulan kegiatan tahun anggaran 2022.
Pertama, politikus PKS ini mengaku prihatin terkait penurunan opini BPK RI terkait laporan keuangan KKP tahun anggaran 2020 mengingat tahun 2019 BPK memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BACA JUGA: Bupati Jembrana Pamerkan Potensi Kelautan di Hadapan Menteri KKP
“Penurunan penilaian opini BPK ini menunjukkan ada yang salah dari pelaporan keuangan KKP yang harus betul-betul diselesaikan oleh menteri KKP,” ujar Slamet saat rapat kerja bersama KKP di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/8).
Kedua, Slamet menyoroti presentasi Menteri KKP yang tidak menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target realisasi atau pencapaian.
BACA JUGA: KKP Memotong Bantuan Konkret untuk Rakyat, Begini Reaksi Ansy Lema, Tegas!
Padahal, menurutnya, kementerian perlu menjabarkan secara spesifik linearitas target dan pencapaian sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah pada tahun berjalan.
Data menunjukkan berdasarkan Indikator Kerja, laju pertumbuhan PDB perikanan target di tahun 2020 sebesar 7,90 persen sedangkan realisasinya mencapai 0,73 persen.
Kemudian produksi perikanan targetnya 26,46 juta ton sementara realisasinya hanya mencapai 7,6 juta ton pertahun. Lalu target pada nilai ekspor hasil perikanan 6,17 miliar dolar sementara capaiannya cuma 0,126 miliar dolar
“Menurut catatan saya beberapa target yang tertera di IKU KKP dengan realisasi program saat ini masih jauh api dari panggang seperti target produksi perikanan dan target peningkatan nilai ekspor perikanan,” kata Slamet.
Ketiga, menurut Slamet, pada tahun 2020 anggaran KKP mengalami refocusing sebesar kurang lebih Rp 1,147 triliun, sedangkan untuk anggaran tahun 2021 sebanyak Rp 1,4 triliun.
Dia menyayangkan terjadinya refocusing yang cukup besar di KKP mengingat performa sektor perikanan termasuk cukup kuat meskipun dalam masa pandemi.
Selain itu, sebenarnya anggaran KKP sudah sangat kecil dibandingkan kementerian dan lembaga yang lain.
Dia juga menegaskan tidak ingin kejadian tahun lalu terulang kembali di mana program-program yang ditujukan untuk nelayan menjadi hilang akibat refocusing.
“Kami meminta KKP untuk mensosialisasikan kegiatan mana saja yang dikurangi atau ditiadakan akibat adanya refocusing," kata Slamet.
Dalam rapat kerja tersebut Komisi IV meminta agar KKP terus menjaga komunikasi yang efektif dengan anggota Komisi IV khususnya terkait perubahan anggaran akibat refocusing.
Selain itu juga secara umum Komisi IV terus mendukung usulan peningkatan anggaran KKP tahun 2022 sebanyak Rp 8 triliun dari pagu anggaran dasar Rp 6 triliun sehingga diharapkan pada tahun 2022 anggaran KKP dapat mencapai Rp 14 triliun.(jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich