jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin memberi catatan khusus sekaligus mengungkap keprihatinannya pada komposisi calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum Presiden (Pilpres) Tahun 2024.
Menurut Sultan, para Capres-Cawapres yang diusung oleh para elite politik saat ini tidak mewakili realitas keindonesiaan yang plural. Bisa dikatakan sangat Jawasentris.
BACA JUGA: Prabowo Deklarasikan Gibran Rakabuming, Capres-Cawapres Lain Justru Diuntungkan
“Kami menghormati hasil nominasi para capres dan cawapres oleh partai politik yang penuh dengan dinamika. Namun, pertimbangan pada peta elektoral yang cenderung kuantitatif ini, tidak sepenuhnya berdampak pada kualitas dan masa depan demokrasi Indonesia,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (24/10).
Akibatnya, kata Sultan, timbul kecurigaan dan sikap saling tuduh antar elite. Ke depannya perlu mengubah pola nominasi capres dan cawapres agar menjadi lebih inklusif dan Indonesia sentris, tanpa mensyaratkan presidential threshold.
BACA JUGA: Keputusan MK soal Capres-Cawapres Buka Celah Penyimpangan Regulasi Besar-Besaran di Indonesia
“Dari sisi komposisi capres dan cawapres, Pilpres 2024 tidak banyak menyatukan dan mengonsolidasikan gagasan dan potensi anak bangsa dari semua kalangan di daerah. Sangat wajar jika koalisi yang dibangun parpol cenderung melihat sisi untung rugi politik dan dampaknya pada hasil pemilihan anggota legislative,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Sultan mengkritisi pertimbangan politik elite yang hanya melihat variabel jumlah suara di beberapa provinsi di Pulau Jawa.
BACA JUGA: Jelang Putusan Batas Usia Maksimal Capres-Cawapres, MK Dinilai Tersandera Rekam Jejak
Oleh karena itu, muncul istilah "bettle ground" yang menjadi lokus pertempuran politik elektoral.
“Menciptakan Bettle ground hanya akan menyebabkan meningkatnya polarisasi dan pergeseran sosial oleh banyak fraksi politik. Jawasentrisme politik dalam pilpres sangat mempengaruhi cara berpikir dan tradisi politik bangsa Indonesia yang cenderung feodal hari-hari ini,” ujar Sultan.
Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI itu menerangkan bahwa pemilu 2024 akan meninggalkan banyak pengalaman berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
Sebagai bangsa, kata Sultan, perlu mengevaluasi sistem demokrasi yang cenderung makin mengarah liberal saat ini.
"Selain menghilangkan syarat pencalonan atau presidential treshold (PT 20 persen), kami mengusulkan agar diterapkan sistem electoral college oleh anggota Parlemen baik anggota DPR dan DPD RI pada pemilihan presiden,” ujar Sultan.
Secara pribadi juga, Sultan mengaku pernah mengusulkan jika perlu Wapres itu lebih dari satu untuk mengakomodasi kewilayahan Indonesia yang sangat luas dan beragam.
“Banyak sekali ide gagasan dan opsi ke depan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita agar makin hari makin ideal, akomodatif dan menghindari polarisasi,” ujar Sultan.
Bahkan lebih dari ini patut menjadi bahan pertimbangan dan renungan kita semua agar mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR adalah salah satu opsi yang lebih ideal dan akomodatif agar tidak diserahkan ke mekanisme pasar seperti sekarang ini karena biaya politik akhirnya makin lama mahal sekali.
“Sistem ini juga lebih efektif untuk mengelolah bangsa sebesar ini sesuai dengan konsep bernegara Pancasila,” tegas Sultan.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari