jpnn.com - KAFEMENANU - Keputusan KPU yang sebelumnya menunda pelaksanaan pilkada untuk Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nusa Tenggara Timur( NTT), berimbas pada kesiapan panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Pasalnya, atas keputusan itu mereka sebelumnya terpaksa menonaktifkan para petugas di lapangan.
"Kemarin kami memang sempat alami kendala ketika KPU hentikan tahapan pilkada TTU karena hanya diikuti pasangan calon tunggal. Nah ketika diaktifkan kembali (setelah adanya putusan MK yang membolehkan pilkada meski hanya diikuti calon tunggal,red) kami sedikit kesulitan,"ujar Ketua Panwas TTU Anselmus Suni, dalam pesan elektronik yang diterima JPNN, Rabu (4/11).
BACA JUGA: Kisruh Pilkada Humbahas, Hadar: Tidak Mungkin Dimasukkan Keduanya
Ia mengaku kesulitan karena pengawas yang kembali diaktifkan tidak hanya di tingkat panwaslu, namun hingga panitia pengawas lapangan (PPL) di tingkat desa/kelurahan. "Sekarang sudah kami aktifkan semua,"ujarnya.
Ditanya perkembangan pelaksanaan tahapan pilkada di TTU, Anselmus mengatakan sosialisasi pilkada di TTU tetap dilaksanakan dengan calon tunggal, belum maksimal dilakukan.
BACA JUGA: Hasrul Azwar Bilang Jika Tidak Islah, PPP Bakalan Seperti Ini
"Makanya kami minta KPUD untuk meningkatkan sosialisasi. Sejauh ini berdasarkan koordinasi di kecamatan dan desa, belum ditemukan kampanye negatif baik dari pihak yang tidak setuju atau pro calon tunggal,"ujarnya.
Meski begitu Anselumus berharap aparat kepolisian dapat membantu Panwaslu, terutama dalam memberi informasi ketika menemukan indikasi adanya pelanggaran maupun kampanye negatif di lapangan.
BACA JUGA: KPU TTU Segera Tetapkan DPT Pilkada Calon Tunggal
"Kami harapkan informasi juga dari pihak kepolisian, karena mereka punya intelijen yang bagus untuk melakukan pemetaan konflik. Dari pengamatan panwas sendiri belum ada potensi konflik. Anggaran panwas yang disiapkan Pemda sebesar Rp 2,2 miliar,"ujar Anselmus.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Pemda yang Pangkas Anggaran Pilkadanya
Redaktur : Tim Redaksi