jpnn.com, BALI - Menpora Zainudin Amali mengungkapkan bahwa Revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) rohnya ialah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
Dalam sosialisasi di Bali, Rabu (1/12), Menpora Amali berharap DBON yang telah memiliki landasan Perpres ini bisa menghidupkan ekosistem dan prestasi olahraga Tanah Air.
BACA JUGA: Menpora Amali Angkat Topi Soal Penyelenggaran Indonesia Badminton Festival 2021
“Desain Besar Olahraga Nasional sudah mendapatkan payung hukum, yakni Perpres 86 Tahun 2021. Awalnya mau diterbitkan Inpres, tetapi karena ini penting serta sustainable, sehingga jangan sampai berganti pimpinan atau menteri kemudian muncul kebijakan baru," terang Amali.
Orang nomor satu di dunia olahraga Indonesia itu menyebut SKN yang saat ini tengah digodok Panitia Kerja (Panja) DPR RI memiliki roh yang tak lain adalah DBON.
BACA JUGA: Berkunjung ke SMAN 4 Manado, Menpora Amali Kenang Momen Bersihkan Tanah Longsor
"Harus ada payung hukum yang kuat maka lahir Perpres 86 tahun 2021. Sekarang dalam Revisi Undang-Undang SKN rohnya adalah Desain Besar Olahraga Nasional,” ungkap Menpora Amali dalam rilis tertulis.
Menpora Amali menekankan pentingnya implementasi aturan Perpres DBON tersebut oleh para stakeholder olahraga, terutama kepala daerah baik itu Gubernur, Wali Kota, Bupati dan masyarakat pada umumnya.
BACA JUGA: Menpora Amali: Verawaty Fadjrin Jadi Inspirasi untuk Atlet Bulu Tangkis Indonesia
“Sekarang aturannya sudah dan desainnya sudah ada tinggal bagaimana mengerjakan ini. Sebab, sebagus apapun dasar hukum dan desainnya, kalau implementasinya macet sama saja,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Menpora Amali mengungkapkan tujuan dibentuknya DBON salah satunya untuk meningkatkan kebugaran dan budaya olahraga di tengah masyarakat.
“Budaya olahraga ini menjadi hulu dari prestasi. Prestasi itu hasil dari kebugaran masyarakat, kalau masyarakat tidak bugar maka sulit mendapatkan talenta dan bibit yang baik,” katanya.
Oleh karena itu, hal yang paling pertama dilakukan dalam DBON, yakni memperbaiki tingkat kebugaran masyarakat.
“Kalau masyarakat bugar, kami sangat mudah mencari talenta sekaligus membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan kompetitif. Itu diawali dari kebugaran fisik,” ujarnya.
Muatan lain yang terkandung dalam DBON adalah adanya kewajiban dari para kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga.
Menpora Amali mencontohkan melalui kegiatan-kegiatan olahraga baik sepak bola, basket, voli dan olahraga lainnya.
Contohnya ketika kompetisi Liga 1 dan Liga 2 terhenti saja selama pandemi, terdapat kerugian hingga sekitar Rp 3 triliun.
“Jadi, dalam DBON selain olahraga prestasi kami juga bicarakan dampak-dampak cara ekonomi dari kegiatan-kegiatan olahraga,” katanya.
Hal lain yang diatur dalam DBON, yakni sport tourism, sport industry, olahraga masyarakat serta olahraga pendidikan. Dengan demikian, DBON menjadi pedoman bagi stakeholder olahraga seluruh Indonesia.
“Fungsi dari DBON ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, juga induk organisasi cabang olahraga yang selama ini belum tertata dengan baik karena selama ini belum ada pedoman.”
“Sekarang sudah ada pedoman dan kompasnya, ini akan bermanfaat terhadap industri, para akademisi, media dan masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga nasional," tambah Amali.
Terakhir, Amali berharap dengan adanya DBON pembinaan olahraga nasional bisa berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.
“Sehingga diharapkan pembinaan olahraga nasional dapat berjalan efektif, efisien kemudian bisa terukur dan akuntabel, sustainable, berkelanjutan,” harap Amali.(kemenpora/mcr16/jpnn)
Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal