jpnn.com, JAKARTA - Posisi Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang saat ini kosong diharapkan bisa diisi sosok yang memiliki kompetensi dan berpengalaman.
"Siapapun dia harus yang benar-benar berasal dari SDM Perhubungan Laut itu sendiri yang telah pernah mengemban tugas dalam perangkat Perhubungan Laut, maupun tugas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perhubungan Laut, serta harus punya dedikasi yang tinggi," ujar Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Capt. Hasudungan Tambunan.
BACA JUGA: 7 Jembatan Timbang Bakal jadi Pilot Project
Kekosongan jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tidak hanya menarik diikuti perjalanannya menjelang assessment 15 calon yang lolos seleksi administrasi, tapi juga menyisakan pekerjaan rumah bagi mereka nantinya.
Anggaran tahun berjalan Direktorat Perhubungan Laut yang mencapai Rp 11,56 triliun jauh lebih besar jika dibandingkan 19 kementerian.
BACA JUGA: Kemenhub Terapkan Inaportnet di Pelabuhan Sorong dan Banten
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak saja besar dalam aspek budget, tetapi juga mewakili kedaulatan negara di atas 24.046 kapal niaga Indonesia (data 2016) yang berlayar di laut Indonesia yang mewakili 2/3 luas wilayah NKRI secara keseluruhan.
Dengan begitu, sang Direktur Jenderal Perhubungan Laut adalah gambaran seorang admiral yang memiliki armada dengan jumlah yang jauh melebihi armada TNI AL dan dengan jumlah pelaut di atasnya bisa mencapai ratusan ribu personel.
BACA JUGA: Kemenhub Gandeng Pihak Ketiga Kelola Jembatan Timbang
Sekedar mengingat, Ali Sadikin merupakan gambaran Menteri Maritim di masa lampau. Sosok Dirjen Perhubungan Laut nantinya adalah orang menjadikan maritim sebagai jalan hidupnya atas dasar sukarela dan kecintaan, bukan materi.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Indonesia (Forkami), James Talakua mengatakan, pihaknya terpukul dengan terjadinya OTT terhadap Dirjen Perhubungan Laut beberapa waktu lalu.
Forkami yang merupakan satu-satunya LSM berbasiskan maritim di Relawan Jokowi-JK, telah memberikan banyak masukan kepada pemerintah baik kepada Kemenhub, KKP dan Kemenko Maritim.
Dirjen Perhubungan Laut nantinya juga diharapkan adalah sosok yang memahami birokrasi, aturan internasional dan lokal, serta pemahaman akan dunia kemaritiman yang baik.
“Waktu tinggal 2 tahun untuk memperbaiki, biarlah posisi ini di pimpin oleh mereka yang sudah tahu dan merasakan kesulitan para pelaut dan insan maritim, yang tidak mengerti lebih baik jangan. Kasihan Bapak Presiden Joko Widodo," tandasnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Thomas Lembong Bakal Pelajari Proyek-proyek Kemenhub
Redaktur & Reporter : Yessy