jpnn.com - JAKARTA - Para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mulai menjerit.
Ini lantaran sejumlah stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) 3 kg milik anggota Hiswana Migas terancam berhenti beroperasi.
BACA JUGA: Baju Impor Ilegal Rp 22 Triliun per Tahun
Penyebabnya, karena biaya operasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Tidak sebanding dengan ongkos pengisian dan transportasi yang tidak pernah naik sejak 2007.
Ketua II DPP Hiswana Migas M. Ismet mengatakan, kondisi itu terus memburuk.
BACA JUGA: Neraca Perdagangan Surplus Rp 9 Triliun
Biaya operasi yang dimaksud, meliputi upah karyawan, pemeliharaan peralatan produksi, sampai suku cadang kendaraan skid tank tetap tidak ramah di kantong pengusaha.
"Sejak program konversi dijalankan belum pernah naik," katanya kemarin. Dia membuka fakta, biaya pengisian saat ini hanya Rp 300 per kilogram (kg). Sedangkan biaya transportasi, Rp 975 per ton tiap kilometer (km). Rupiah itu disebutnya sudah tidak relevan lagi.
BACA JUGA: Walah... Harga BBM Batal Turun
Nah, apabila filling fee dan transport fee tidak disesuaikan, dia khawatir pelayanan anggota jadi terganggu. Ujung-ujungnya, tidak menutup kemungkinan SPBE itu jadi stop beroperasi. Supaya itu tidak terjadi, tentu saja jalan keluarnya adalah menaikkan ongkos. "Seperti biaya pengisian, jadi Rp 495 per kg," terangnya.
Versinya, menaikkan dua biaya itu bukan sesuatu yang mustahil. Caranya, dengan menambah subsidi elpiji 3 kg. Masalahnya, subsidi sebesar Rp 28 triliun yang baru saja diketok di DPR belum jelas bisa memenuhi tuntutan atau tidak. Opsi lain adalah menaikkan harga gas dalam tabung hijau itu.
Tapi, cara kedua sulit dilakukan karena pemerintah dan DPR sudah menyepakati penambahan subsidi. Jadi, harga elpiji 3 kg selama 2015 besar kemungkinan tetap. Sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan masing-masing daerah meski belum pernah naik sejak 2004.
"Yang jelas, kami sangat kesulitan kalau tidak penyesuaian filling fee dan transport fee," tandasnya. Dia berharap pemerintah bisa memberikan ruang kepada PT Pertamina (Persero) untuk menyesuaikan tarif.
Dihubungi terpisah, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengatakan belum tahu soal permintaan Hiswana Migas. Tapi, pihaknya tidak bisa memberikan keputusan apa pun karena elpiji 3 kg produk subsidi. Namun, kalau ada permintaan resmi kepada Pertamina, dia memastikan menyampaikan usulan itu.
"Akan kami usulkan ke pemerintah karena itu subsidi. Kewenangan ada di pemerintah," jelasnya. Pertamina memang berharap ada kenaikan harga elpiji 3 kg. Namun, usulan itu tidak disepakati. Ahmad Bambang menyebut siap melaksanakan keputusan meski sudah mengusulkan sesuai fakta di lapangan. (dim/tia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bisnis Belum Maksimal, Perhutani Malah Rambah Hotel
Redaktur : Tim Redaksi