jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan pentingnya ketahanan ekonomi ASEAN untuk mencegah dampak negatif kondisi perekonomian global.
Sebab, perekonomian global 2023 masih diliputi ketidakpastian.
BACA JUGA: Bertemu Bos IMF, Sri Mulyani Ungkap Kondisi Ekonomi Dunia, Deg-degan!
Hal itu diungkapkan Sri Mulyani saat memberikan pidato penutup dalam pertemuan IMF-ASEAN Roundtable di Washington DC, AS, Sabtu malam waktu setempat.
"Dalam Laporan World Economic Outlook (Oktober 2022), IMF telah merevisi turun prospek pertumbuhan ASEAN-5 pada tahun 2023 sebesar 0,2 poin persentase menjadi 4,9 persen," kata Sri Mulyani.
BACA JUGA: Bu Sri Mulyani, Tolong Jangan Gadaikan Indonesia, ya!
Laporan menyatakan sebagian besar negara di kawasan ASEAN diproyeksikan tumbuh lebih lambat pada 2023 dari yang diperkirakan semula karena permintaan global yang melambat.
"Namun, secara keseluruhan prospek wilayah ini tetap relatif lebih baik daripada banyak wilayah lainnya," kata Sri Mulyani.
BACA JUGA: 28 Negara Antre Pinjaman IMF, Indonesia Ikut? Begini Kata Luhut Binsar
Oleh karena itu, kata Sri Mulyani menyebut sangat penting mempertahankan pemulihan ASEAN.
ASEAN harus terus memprioritaskan kebijakan yang melindungi daya beli rumah tangga di tengah kenaikan harga, memberikan kepercayaan kepada sektor bisnis, dan bertujuan membangun fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan jangka menengah dan panjang melalui reformasi struktural.
IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia masih tumbuh pada kisaran lima persen pada 2023. Namun, perkiraan itu sedikit di bawah proyeksi 5,2 persen pada akhir 2022.
Forum para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota ASEAN dalam IMF-ASEAN Roundtable ini juga membahas mengenai upaya para pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan antara menekan inflasi dan mendorong pemulihan ekonomi.
Selain itu, ketahanan ASEAN terhadap kebijakan pengetatan moneter Amerika Serikat dan kawasan Eropa, cara menggunakan kebijakan makroprudensial untuk menghadapi kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat dan kawasan Eropa, dan burden sharing antara kebijakan fiskal dan moneter. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul