jpnn.com, JAKARTA - Komisi Nasional Hal Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan kepada para pejabat pemerintah agar tidak memasang foto saat memberi bantuan.
Ini seperti kasus hand sanitizer Kemensos berstiker Bupati Klaten Sri Mulyani. Menurut Komisioner Pengkajian dan Penelitian Covid-19 Komnas HAM RI, Choirul Anam, hal tersebut tidak etis dan bisa menciderai solidaritas masyarakat.
BACA JUGA: Hengky Kurniawan, Si Wakil Bupati Tampan ini Rela Tak Ambil Gaji 6 Bulan
Karena itu, Komnas HAM mengharapkan agar pemberian dalam bentuk apapun tidak boleh ada foto karena dinilai kurang etis dan tidak baik.
"Jadi memasang foto pejabat-pejabat itu menurut kami dalam konteks gerakan penanganan ini itu tidak etis," ungkap Anam dalam video konferensi.
BACA JUGA: Pesan Bu Risma Untuk ODP, PDP, OTG Hingga Positif Corona di Surabaya
Anam menyarankan, stiker yang dipasang pada bantuan sosial sebaiknya berupa anjuran untuk tetap di rumah.
Sebab, kata Anam, hal itu jauh lebih terhormat dibanding memasang foto pejabat publik yang sarat akan muatan politik.
BACA JUGA: Ganjar Kaget Melihat Foto yang Diterimanya: Tolonglah, Jangan Seperti Itu, Bahaya
"Harusnya, kalau memang mau ngasih bantuan sosial dan sebagainya, di kardusnya atau di kotaknya atau di bungkusnya kasihlah tagline bersama-sama, soal kerja di rumah, beribadah di rumah dan kesehatan adalah kebutuhan kita bersama, itu jauh lebih terhormat daripada ngasih foto," tegasnya.
Menurut Anam, tindakan tersebut bisa mencederai gerakan solidaritas di masyarakat.
Terlebih, lanjut Anam, hingga kini tidak ditemukan masyarakat biasa yang menempelkan stiker foto saat memberi bantuan.
"Masyarakat aja nggak pernah ngasih foto dan sebagainya, ini kok malah ada pejabat yang nempelin foto gitu," tandasnya. (mg9/jpnn)
--
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian