jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong kementerian/lembaga membuat program insentif dan fasilitas yang dapat dinikmati pengusaha ekonomi syariah agar masuk ke kawasan industri halal.
"Termasuk, untuk mengundang para pelaku usaha masuk di dalam kawasan ekonomi halal, apa manfaatnya dan apa kelebihannya sehingga mereka bisa tertarik dan tentu berbagai prioritas dan fasilitas yang bisa dinikmati," ujar Sri Mulyani usai rapat pleno kedua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta, Senin (30/5).
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani Mempersempit Celah Korupsi Ekspor-Impor, Jangan Coba-Coba, ya!
Pasalnya, menurut Sri Mulyani sejumlah kepala daerah tertarik membangun kawasan industri halal di wilayahnya.
“Setelah kita luncurkan inisiatif di Sidoardjo (Jawa Timur) dan Cikarang (Jawa Barat). Beberapa gubernur juga katakan mau bangun kawasan industri halal,” kata Sri Mulyani
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani: Pendapatan Negara April Bagus Banget
Sri Mulyani mengatakan rencana pembentukan kawasan industri halal ini perlu didukung kementerian dan lembaga.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan pendirian kawasan industri halal perlu diikuti dengan dukungan dan kerja sama agar para pelaku ekonomi syariah masuk ke calon kawasan industri halal tersebut.
BACA JUGA: Ada Sinyal Kuat Suku Bunga Bakal Naik, Menkeu Sri Mulyani Sudah Pasang Kuda-Kuda
Sri Mulyani menyebutkan akselerasi pendirian kawasan industri halal merupakan amanat dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia.
"Ini untuk memfokuskan pada percepatan, jadi pada percepatan pelaksanaan program-program,” kata Sri Mulyani.
Pengembangan industri halal akan sejalan dengan Masterplan Industri Halal Indonesia yang sedang disusun untuk periode 2022 – 2029.
Masterplan atau rencana induk tersebut direncanakan diluncurkan pada kuartal IV 2022, dan akan masuk di dalam Rencana Kerka Pemerinath, Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Wapres Ma'ruf Amin mengatakan akan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk membangun kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di masing-masing daerah, serta mempercepat terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.
"Kami akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi," ujar Ma'ruf. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul