jpnn.com - SURABAYA - PDIP terus berupaya agar pilwali Surabaya tetap berjalan sesuai dengan jadwal, yakni 9 Desember 2015. Sumber Jawa Pos di PDIP menyatakan, partai banteng itu kini menjajaki beberapa cara agar pilwali di Kota Pahlawan tak mundur hingga 2017. Salah satunya adalah melakukan barter politik dengan Partai Demokrat.
Skenario awal yang disusun, Partai Demokrat di Surabaya harus bersedia mengajukan calon sendiri agar pilwali tidak mundur.
BACA JUGA: 19 Hari Dijebloskan ke Bui, Pria Muda Tewas Gantung Diri
Sebagai kompensasi, PDIP di Pacitan akan mengajukan calon sendiri agar coblosan di sana tidak molor.
Pilkada di Pacitan memang mirip Surabaya.
BACA JUGA: Jadi Calo Penerimaan Polisi, Briptu Fitra Terancam Dipecat
Di kota kelahiran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, popularitas incumbent sangat tinggi. Tidak ada satu pun calon yang berani bertarung melawan incumbent di pilkada.
''Masalahnya, jumlah kursi PDIP di Pacitan dan Demokrat di Surabaya belum memenuhi syarat untuk maju sendiri. Jadi, harus segera mencari parpol koalisi,'' kata sumber tersebut.
BACA JUGA: Hati-Hati! Kemarau, Babi Hutan Masuk ke Pemukiman Warga
Namun, kabar barter politik itu dibantah para pengurus PDIP dan Demokrat. Sekretaris DPC PDIP Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan, tidak ada agenda khusus untuk saling dukung dengan Partai Demokrat di Surabaya dan Pacitan. Yang ada, PDIP mengajak seluruh partai untuk bersaing secara sehat pada coblosan 9 Desember.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Hartoyo mengungkapkan, pihaknya ingin terus mendukung pelaksanaan pilwali pada 9 Desember. Dia menampik kalau hal itu dihubung-hubungkan dengan pilkada di daerah lain. "Pilwali untuk Surabaya harus tetap ada. Demokrat akan mencalonkan," ungkap dia.
Hartoyo yang menjadi ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim itu menjelaskan, tentu saja partainya tidak bisa mengusung sendiri pasangan calon. Sebab, mereka hanya punya enam kursi di DPRD Surabaya. Padahal, syarat minimal harus punya 10 kursi.
Sementara itu, Koalisi Majapahit yang terdiri atas enam partai punya total 29 kursi. "Sudah 29, mosok tidak berani. Sangat mungkin menang," ujarnya optimistis.
Ya, hingga saat ini baru pasangan dari PDIP Risma-Whisnu Sakti Buana yang mendaftar ke KPU. Sedangkan Koalisi Majapahit yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) tak juga menentukan pasangannya. (jun/fim/oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Astaga! Warga Kaget, Ular Kok Perutnya Gede Banget, Ini Penampakannya
Redaktur : Tim Redaksi