jpnn.com - BANDA ACEH - Dugaan adanya sejumlah kepala daerah menyimpan anggaran dana desa di bank, untuk kepentingan imbalan bunga, telah sampai ke telinga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Kabarnya, anggaran juga disimpan dalam bentuk dolar Amerika.
BACA JUGA: Kepala SKK Migas Sambangi Kantor Menko Rizal, Ada Apa Ya?
Karena itu saat membuka Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa/Kelurahan Nasional ke-1 dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ke XVII di Banda Aceh, Kamis (8/10), Mendagri mengingatkan, agar dana desa segera dikucurkan ke rekening pemerintah desa.
Alasannya, dana tersebut tidak hanya dibutuhkan masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan. Selain itu juga harus diingat, nilai tukar rupiah saat ini semakin menguat terhadap mata uang dollar Amerika Serikat.
BACA JUGA: Katanya Harga Gas 12 Kilo Turun, tapi kok Tetap Segini?
"Penguatan rupiah semakin kuat. Karena itu jangan terlalu lama disimpan. Rp 20 triliun (anggaran dana desa) sudah seluruhnya dikirim dari rekening pemerintah pusat ke rekening pemerintah kabupaten/kota," ujar Tjahjo.
Tjahjo menegaskan, besarnya dana desa yang dikucurkan pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen membangun Indonesia dari pinggiran. Karena itu pada tahun anggaran 2016, nilainya akan ditambah hingga Rp 40 triliun.
BACA JUGA: Bangun Kawasan Terpadu, Perumnas Gandeng Jakpro
"Tahun depan dana desa ditingkatkan, anggaran kementerian dipotong 30 persen untuk diberikan ke daerah," ujarnya.
Selain dana desa, pemerintah kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga berencana menganggarkan dana taktis bagi bupati dan wali kota untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak. Nilainya cukup fantastis, mencapai Rp 100 miliar per kabupaten/kota.
"Bupati dan wali kota dapat dana taktis per kab/kota Rp 100 miliar untuk kegiatan-kegiatan mendadak. Pemerintah ingin bangun Indonesia dari pinggiran. Mulai dari desa, maupun daerah-daerah perbatasan. Karena masih banyak yang perlu dibenahi. Bayangkan, ada puskesmas, tapi dokternya tidak ada. Kemudian juga masih ada 6000 desa tak ada kantor desanya. Jadi Pak Dirjen (Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa) tolong diperhatikan. Bergotong royong bersama dengan kepala daerah. Ini untuk tempat memusyawarahkan program kerja di tingkat desa dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Tjahjo. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Agus Marto, Nasib Harga BBM Turun ada di Tangan Anda
Redaktur : Tim Redaksi