jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajaran kementerian dan lembaga memberikan perhatian khusus pada upaya menekan angka kemiskinan. Hal ini disampaikan Jokowi, sapaan presiden, dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (24/7).
Bahkan, dia terkesan menyentil kementerian/lembaga dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal koordinasi. Apalagi berdasarkan rilis BPS 17 Juli lalu, dinyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 meningkat dibandingkan September tahun lalu.
BACA JUGA: Jokowi Bisa Kalah di Pilpres 2019 jika Ada Kondisi seperti Ini
"Ini sebetulnya tahapan-tahapan untuk menuju ke situ sudah baik, sudah baik. Tetapi, pada saat survei oleh BPS, ini BPS juga saya harapkan kalau melakukan sesuatu berkaitan dengan survei, itu semua kementerian harus ngerti," kata Jokowi di depan pimpinan kementerian dan lembaga.
Karena itu, dia meminta para menteri koordinator untuk membenahi masalah koordinasi antara kementerian dan lembaga dengan BPS. "Ini sudah urusan koordinasi saja. Sehingga jangan sampai pas pembagian rastranya (beras sejahtera-red) terlambat, pas itu dilakukan survei. Masalah itu saja sebetulnya, bukan masalah lain-lain yang fundamental," ucap mantan wali kota Surakarta.
BACA JUGA: Amien Rais Minta Menteri Asman Mundur, PAN Tergantung Keinginan Jokowi
Bahkan dia berkeyakinan, kalau koordinasi jalan, survei BPS akan menunjukkan penurunan angka kemiskinan. "Kalau kemarin sinkron, saya jamin pasti turun yang namanya kemiskinan itu. Hanya keterlambatan rastra itu sampai ke rumah tangga sasaran. Ini tolong hati-hati mengelola hal-hal yang sensitif seperti ini," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Amien Rais Minta Asman Keluar dari Kabinet, Zulkifli Tak Banyak Komentar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Puji Kualitas Bangunan Rumah Bersubsidi di Riau
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam