jpnn.com, CIMAHI - Batalnya revitalisasi total Stadion Sangkuriang mendapat sorotan dari DPRD Kota Cimahi. Mereka mengaku prihatin dengan tidak terealisasinya pembangunan stadion bersejarah itu tahun depan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi Acep Jamaludin mengatakan, perbaikan Stadion Sangkuriang itu memang masuk dalam skala prioritas yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022. Dengan batalnya diperbaiki tahun depan, artinya waktu yang dimiliki semakin berkurang.
BACA JUGA: Anggota DPRD Kota Cimahi Ramai-Ramai Gadaikan SK
”Intinya kami menyayangkan, ikut prihatin. Padahal di sisi lain sudah empat kali tahun anggaran kami rencanakan,” kata Acep Jamaludin saat dihubungi, Kamis (12/12).
Meski begitu, pihaknya memahami batalnya revitalisasi stadion yang terletak di Jalan Sangkuriang itu. Sebab bantuan anggaran yang sebelumnya diharapkan dari Pemprov Jabar tidak terealisasi tahun depan.
BACA JUGA: Anak Muda Cimahi Padukan Diskusi Ekonomi dan Stand Up Comedy
Anggaran bantuan keuangan yang diterima tahun depan sebesar Rp 177 miliar dari Ridwan Kamil itu hanya akan diperuntukan untuk penanganan banjir, pembangunan double track Leuwigajah hingga pembangunan underpass Sriwijaya yang disebut Acep lebih lama direncanakan.
”Semuanya skala prioritas. Tapi antrean underpas, double track, penanganan banjir itu lebih panjang,” jelasnya.
Dengan kandasnya bantuan dari Pemprov Jabar, maka Pemkot Cimahi harus mencari alternatif lain di luar APBD Kota Cimahi. Sebab, keuangan Kota Cimahi saat ini tidak memungkinkan untuk membiayai revitalisasi Stadion Sangkuriang yang mencapai Rp 300 miliar.
Jika dipaksakan, terang politisi PKB itu, akan mengganggu pendapatan dan belanja daerah Kota Cimahi. Seperti belanja publik, belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cimahi dan sebagainya.
”APBD kita enggak akan kuat, enggak akan mampu membangun Stadion Sangkuriang,” paparnya.
Dengan kondisi tersebut, solusi untuk merevitalisasi Stadion Sangkuriang tetap harus mengandalkan bantuan, dari mulai APBD Pemprov Jabar, APBN. Bahkan, kata Acep, bisa juga menggunakan skema pinjaman daerah dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
”Tahun 2020 kami lakukan lobi dan ajukan lagi. Oleh sebab itu pendekatannya melalui pendekatan ke APBD provinsi dan APBN,” tandasnya. (mg3/ziz)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti