JAKARTA--Masih banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang belum menetapkan kepastian prosedur, waktu, dan biaya penyelesaian pelayanan perizinan maupun non perizinan membuat masyarakat kebingungan. Apalagi selama ini, banyak masyarakat yang menggunakan jasa notaris untuk mengurus perizinan. Di sini, notaris juga berperan sebagai perantara (calo), sehingga masyarakat menganggap pengurusan perizinan panjang dan mahal.
"Untuk menghindari kebingungan masyarakat, SKPD dan PTSP harus secepatnya menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 36/2012," tegas Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Wiharto dalam keterangan persnya, Kamis (25/4).
Ditambahkannya, SKPD dan PTSP juga banyak yang belum melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM). Padahal menurut PermenPAN No. 25/2004, survey harus dilakukan minimal enam bulan sekali. Untuk mewujudkan transparansi, diinstruksikan agar menyediakan unit pelayanan pengaduan.
"Butuh peran serta masyarakat dan media massa untuk memantau pelaksanaan pelayanan perizinan ini. Bila ada SKPD dan PTSP yang "main", silakan dilaporkan," ujarnya.
Langkah lain yang harus segera dilakukan SKPD dan PTSP adalah penyederhanaan prosedur perizinan secara elektronik secara penuh (full electronic) yang diperkuat dengan kebijakan resmi. Selain dapat mempersingkat proses dan prosedur pelayanan, hal ini juga dapat menghindari percaloan, serta menutup peluang terjadinya KKN. (Esy/jpnn)
"Untuk menghindari kebingungan masyarakat, SKPD dan PTSP harus secepatnya menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 36/2012," tegas Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Wiharto dalam keterangan persnya, Kamis (25/4).
Ditambahkannya, SKPD dan PTSP juga banyak yang belum melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM). Padahal menurut PermenPAN No. 25/2004, survey harus dilakukan minimal enam bulan sekali. Untuk mewujudkan transparansi, diinstruksikan agar menyediakan unit pelayanan pengaduan.
"Butuh peran serta masyarakat dan media massa untuk memantau pelaksanaan pelayanan perizinan ini. Bila ada SKPD dan PTSP yang "main", silakan dilaporkan," ujarnya.
Langkah lain yang harus segera dilakukan SKPD dan PTSP adalah penyederhanaan prosedur perizinan secara elektronik secara penuh (full electronic) yang diperkuat dengan kebijakan resmi. Selain dapat mempersingkat proses dan prosedur pelayanan, hal ini juga dapat menghindari percaloan, serta menutup peluang terjadinya KKN. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota Komisi III Anggap Kapolda Jabar Sesat Prinsip Hukum
Redaktur : Tim Redaksi