JAKARTA - Partai Demokrat tak mau berlama-lama disandera sejumlah kasus korupsi yang menyeret ketua umumnya, Anas Urbaningrum. Partai berlogo bintang Mercy itu menunggu sikap dan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai akhir Juni terkait dugaan keterlibatan Anas dalam suap wisma atlet SEA Games dan proyek Hambalang.
"Proses kasus ini kan sudah panjang dan lama. Kalau sampai akhir Juni juga tidak diambil tindakan, Anas bersih," kata anggota Dewan Pembina Demokrat Syarif Hasan seperti dikutip Rakyat Merdeka Online (Jawa Pos Group) sebelum mengadakan kunjungan kerja di Balikpapan, Kaltim, kemarin (30/5).
Syarif menegaskan, sikap Demokrat itu tidak berarti mengintervensi KPK dalam menangani dua kasus tersebut. Dia hanya meminta status Anas diperjelas KPK. "Kalau status Anas klir, seluruh kader (Demokrat) harus siap mendukung kepemimpinan Anas," tandas anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II itu.
Syarif mengakui, penanganan kasus wisma atlet dan proyek Hambalang mengganggu kinerja partai. "Mengganggu sekali. Kami kan lembaga politik, pasti merasa terganggu dengan isu-isu itu," ungkapnya.
Menurut Syarif, penanganan kasus yang relatif lama dan adanya pemanggilan kader berkali-kali jelas tidak baik bagi citra partai. Dia juga tidak menampik, sebagian pengurus pun kesal dengan proses hukum yang bertele-tele tersebut. "Tapi, instruksi Pak SBY tetap (kami patuhi, Red). Mereka yang diduga terlibat harus ikut proses hukum dan segera mengklarifikasi ke publik jika merasa tidak bersalah," tutur suami Inggrid Kansil tersebut.
Sementara itu, Gede Pasek Suardika, ketua Komisi III DPR (membidangi hukum) sekaligus politikus Demokrat, juga meminta KPK segera memperjelas status Anas dalam penyelidikan terkait kasus suap proyek Hambalang. "Harus segera ada kepastian, intinya," tegas dia.
Pasek memandang bahwa hingga saat ini lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu, secara garis besar, sudah cukup baik melakukan konfirmasi atas sejumlah hal. KPK juga dianggap telah cukup bagus dalam membuat kasus tersebut menjadi lebih terang. "Cuma itu tadi, tinggal sekarang, setelah semua ditemukan, segera tentukan ada unsur pidananya atau tidak," tandasnya.
Jangan sampai, lanjut Pasek, kasus Hambalang justru terus berkembang dengan berbagai macam interpretasi yang justru mengaburkan persoalan hukumnya. "Dan harus tetap dijadikan pegangan bahwa kepastian hukum itu tidak harus selalu lewat pengadilan. Yang pasti, kami selalu support KPK agar bisa menyelesaikan kasus ini," imbuh politikus yang dikenal dekat dengan Anas tersebut.
Sebagaimana banyak diberitakan, nama sejumlah petinggi Demokrat terseret-seret dalam kasus Hambalang. Selain Menpora yang juga merupakan Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Andi Mallarangeng, nama Anas termasuk di antara mereka.
Terkait hal tersebut, Pasek mengingatkan, KPK tidak boleh terpengaruh opini publik yang telanjur terbentuk di masyarakat. KPK harus tetap menjaga profesionalitasnya dengan tetap mengedepankan fakta hukum. "Intinya, kami (Demokrat) mempersilakan semuanya diperjelas, tidak peduli itu kader Demokrat atau bukan. Yang penting, KPK tidak terseret peradilan opini yang sudah ada sekarang," tutur ketua departemen pemuda dan olahraga DPP Partai Demokrat tersebut.
Pasek menyatakan, mereka yang disebut-sebut terkait dengan kasus Hambalang juga masih belum tentu bersalah. "Yang namanya terkait itu belum tentu terlibat. Di sini KPK harus melihatnya secara jernih. Tapi, kami percaya KPK masih kredibel," pungkas Pasek. (mar/dyn/jpnn/c9/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Model Laporkan Petinggi BIN ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi