jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang tersedia di Perum Bulog saat ini hanya ada 800.000 ton.
Menurutnya, angka tersebut masih di bawah batas aman, yaitu dikisaran 1,1 juta ton - 1,5 juta ton.
BACA JUGA: Buwas: Cadangan Beras Pemerintah Capai Satu Juta Ton
Karena itu, pihaknya akan segera melakukan penyerapan CBP di Sulawesi Selatan untuk menambah ketersediaan mencapai 1,2 juta ton.
"Pemerintah, melalui Bulog akan mendukung pasar dengan menyerap beras sesuai dengan harga yang telah ditentukan," ujar Arif, Selasa (4/10).
BACA JUGA: Perkuat Cadangan Beras Pemerintah Daerah, BKP Kementan Bahas Rancangan Inpres
Walakin, Ketua Umum Asosasi Bank Benih dan Teknologi Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa mengatakan CBP tersebut amat berbahaya.
"Seharusnya 1,5 juta ton karena ada paceklik dari Oktober hingga Februari, yang mana produksi akan jauh lebih rendah dibanding konsumsi, memicu lonjakan harga beras," kata Andreas.
BACA JUGA: Panen Berlimpah, Saatnya Mengisi Cadangan Beras Pemerintah
Selain itu, pemerintah harus secepatnya memberikan insentif ke sektor hulu pertanian yang saat ini masih minim.
Misalnya, dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah. Tujuannya, agar petani mau menjual hasil produksinya ke Bulog untuk dijadikan sebagai CBP pemerintah.
"HPP perlu dinaikkan karena biaya produksi padi membuat kehidupan petani semakin terdesak. HPP yang berlaku saat ini sudah tidak lagi menutupi biaya produksi," ungkapnya.
Berdasarkan hasil perhitungan AB2TI, biaya produksi padi tahun ini telah melonjak menjadi Rp 5.876 per kilogram gabah kering panen. Biaya itu meningkat dari 2019 yang masih di angka Rp 4.523 per kilogram.
Untuk itu, Andreas minta Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk secepatnya menyerap hasil produksi di wilayah Sulawesi dan segera menaikan HPP agar tidak mengancam CBP.(mcr28/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari