jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini tidak hanya fokus menangani masalah kesehatan tetapi juga menjaga ketahanan pangan nasional. Pasalnya, saat ini tengah terjadi kelangkaan dan krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19 sebagaimana disampaikan Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
“Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan dan krisis pangan, pemerintah mengambil berbagai langkah strategis dalam menjamin ketersediaan stok pangan nasional sehingga ketahanan pangan dapat tetap terjaga," kata Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.
BACA JUGA: Wapres Maruf Amin Tersanjung, Tak Menyangka akan Mendapat Anugerah
Dia menyampaikan itu dalam Simposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Kemiskinan melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).
Dalam rangkaian acara Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin itu, Wapres Ma'ruf menjelaskan di antara langkah strategis yang diambil adalah intensifikasi pertanian melalui program Panca Usaha Tani yang dilanjutkan dengan program Sapta Usaha Tani.
BACA JUGA: Wapres Minta BUMD Berinovasi Agar Bisnis Tetap Bergairah
Kemudian penguatan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD), pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) serta diversifikasi atau penganekaragaman pangan.
"Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris. Saat ini terdapat sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan yang tersebar di tanah air," jelas Wapres.
BACA JUGA: Arahan Wapres untuk Menkeu dan Menag: Segera Anggarkan Pembebasan Lahan UIII
Selaij itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan penambahan luas lahan sawah sebagai program jangka menengah dan panjang melalui pengembangan pangan skala luas (food estate).
“Dengan berbagai langkah tersebut diharapkan kita dapat menjaga pertumbuhan positif di sektor pertanian secara berkelanjutan," harapnya.
Pemerintah menyadari bahwa ketahanan pangan sangat perlu ditingkatkan untuk menekan potensi kemiskinan. Sebab, sejak pandemi COVID-19 di bulan Maret 2020, angka kemiskinan di Indonesia meningkat lebih dari 1,6 juta orang atau 9,78% menjadi 26,42 juta orang dibandingkan pada bulan September 2019.
Wapres berharap, sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) terbesar di Indonesia dan telah menghasilkan alumni yang banyak berkiprah dalam pembangunan nasional, simposium itu bisa menghasilkan rekomendasi yang baik tentang penanggulangan masalah kesehatan, ketahanan pangan dan kemiskinan. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam