Stop Utang Luar Negeri!

JAKARTA - Koordinator Program Koalisi Anti Utang (KAU) Yuyun Harmono menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan utang pemerintah yang semakin besar bukan merupakan bencana karena rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) semakin menurun.
 
"Pernyataan tersebut mencederai kenyataan bahwa bertambahnya jumlah utang adalah beban bagi seluruh rakyat IndonesiaSetiap penduduk Indonesia harus terbebani dengan Rp7 juta

BACA JUGA: Polytron Luncurkan TV Digital

Selain itu besarnya pembayaran utang tiap tahun hampir sama dengan tiga kali anggaran pendidikan, 11 kali anggaran kesehatan dan 33 kali dari anggaran perumahan dan fasilitas umum," tegas Yuyun Harmono, di Sekretariat KAU, Jakarta, Senin (15/6).

Meskipun terjadi penurunan rasio utang terhadap PDB sebesar 54 persen tahun 2004 menjadi 32 persen di tahun 2009, menurut kajian dari Komite Penghapusan Utang Negara Selatan (Committee for Abolition Third World Debt) utang jangka panjang (Long Term Public Debt) pemerintah Indonesia mencapai 67 Milyar USD (2007)"Jumlah ini menduduki posisi empat besar setelah Meksiko, Brazil dan Turki

BACA JUGA: 2009, APERSI Kurangi Pembangunan RSH

Di antara negara-negara di Asia Tenggara yang lain utang jangka panjang Indonesia masih yang paling besarPrestasi ini bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan oleh pemerintah hari ini," tegas Yuyun Harmono.

Koalisi Anti Utang memandang, upaya menjustifikasi peningkatan utang Indonesia menjadi sesuatu yang wajar, adalah menyesatkan

BACA JUGA: PLN Ngaku Masih Kekurangan Modal

Transaksi utang luar negeri selama ini justeru menyebabkan hilangnya harga diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasionalIndonesia selama ini dipaksa terus membayar utang-utang haram warisan orde baru dan melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi menurut kehendak kreditorPadahal, yang harus dilakukan adalah mengurangi beban utang dengan cara menegosiasikan penghapusan utang haram dan tidak sah kepada pihak kreditor"Strategi tambal-sulam dalam pengelolaan utang yang kini ditempuh oleh pemerintah justru menimbun resiko pada masa yang akan datang," imbuhnya.

Menurut Yuyun, penghapusan utang bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukanBelajar dari pengalaman negara lain seperti Argentina, Nigeria dan baru-baru ini Ekuador, membuktikan bahwa penghapusan utang merupakan mekanisme penyelesaian krisis utang yang terjadi di negara-negara selatan agar krisis tersebut tidak terus berulang"Penghapusan utang juga tidak terkait dengan pendapatan perkapita suatu negara, namun lebih pada keberanian politik pemimpin dan upaya negosiasi yang kuat di forum Internasional."

Ditegaskannya, sejak 2001 setelah krisis ekonomi, Koalisi Anti Utang telah menyerukan untuk melakukan langkah progresif dalam mengatasi krisis utang yang terjadi di IndonesiaKarena persoalan utang luar negeri tidak hanya terjadi di Indonesia namun di semua negara selatan"Bersama dengan gerakan anti utang Internasional Jubilee South yang beranggotakan 80 organisasi di 40 negara, kami mendesak pengapusan utang lama dan penghentian utang baru karena utang luar negeri adalah alat intervensi dan eksploitasi negara utara pada negara selatan," ungkapnya(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... REI Usulkan Subsidi KPR untuk Listrik