KENDARI - Empati atas meninggalnya Ucy Luciana Tawulo, korban kecelakaan bus di Malaysia, terus berdatangan. Giliran Kadis Pendidikan Sultra, Damsid yang menyatakan keprihatinannya, atas kepergian salah seorang siswi Sultra dalam program study tour.
Menurut Damsid, study tour bukan program wajib di sekolah. Selain membebani masyarakat, kegiatan itu juga tidak masuk kurikulum sekolah. Sekalipun ada lembaga pendidikan yang mengagendakan kegiatan itu dan melibatkan siswa sebagai peserta, itu diluar dari kurikulum sekolah yang wajib untuk dilaksanakan.
"Sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan di Sultra, saya sangat tidak setuju dengan kegiatan yang tak berhubungan kurikulum. Apalagi dalam prakteknya, membebani orang tua dengan pembayaran yang mencapai jutaan rupiah. Padahal, untuk meringankan biaya pendidikan, pemerintah sudah berupaya semaksimal mungin, baik melalui APBD maupun dana dekon," terang Damsid.
Study tour, kata mantan Dekan FISIP Unhalu itu hanyalah program mengada-ada. Apalagi, untuk siswa sekolah menengah, belum terlalu memiliki dampak besar terlibat dalam kegiatan itu.
Ia juga menyebut kegiatan tersebut ilegal karena tanpa sepengatahuan Dinas Pendidikan Kota Kendari, sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pendidikan di kota ini. Olehnya itu kata Damsid, pihak sekolah harus bertanggung jawab.
Tidak benar kepala sekolah berlindung di bawah surat permohonan izin orang tua, atau menyebut nama guru sebagai pihak yang bertanggung jawab. Aapapun bentuknya, kegiatan itu diketahui sekolah. Sebagai pimpinan lembaga pendidikan, mestinya tahu kegiatan apa yang diikuti siswanya. Sejuh mana kegiatan itu memberi manfaat terhadap siswa, dan apa konsekuensinya. Itu harus dipikirkan dan dipertimbangkan.
"Sebagai penanggung jawab pendidikan di Sultra, saya minta maaf atas musibah yang menimpa salah seorang siswi SMAN 1 Kendari. Meskipun Dinas Pendidikan Provinsi tidak memiliki sekolah, namun kami sadar kontrol juga masih kurang sehingga terjadi hal seperti ini. Namun, kami juga tak punya wewenang untuk melarang, karena penanggung jawab pendidikan di daerah adalah dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing," katanya.
Dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan edaran di seluruh diknas kabupaten/kota untuk memberi peringatan agar tidak membuat program yang mengada-ngada ataupun tidak berhubungan dengan kurikulum. Apalagi, untuk kegiatan yang beresiko. "Mudah-mudahan sekolah tidak lagi membuat program yang tak berhubungan dengan pembelajaran wajib bagi siswa, setidaknya dengan begitu, konsekuensi negatif bisa diminimalisir," tukasnya. (fya)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korban Tabrakan Berantai Dapat Santunan
Redaktur : Tim Redaksi