jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyebutkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami lonjakan suara secara tidak masuk akal.
Pantauan JPNN.com di situs web pemilu2024.KPU.go.id pada pukul 11.00 WIB, total suara PSI sudah mencapai 3,13 persen dan mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.
BACA JUGA: PSI Tak Usah Memaksakan, Lolos ke Parlemen Justru Menimbulkan Deligitimasi Hasil Pemilu
Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menyebutkan bahwa PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam, dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.
Suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir.
BACA JUGA: Real Count KPU: PSI Naik Tinggi, Jangan Kaget jika di Senayan Ada Grace Natalie
Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat itu.
“Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen,” ucap Gufron dalam keterangannya, Minggu (3/2).
BACA JUGA: Kaesang Effect Bekerja Lagi, Kursi DPRD PSI di Maluku Naik 10 Kali Lipat
Menurut dia, bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal.
“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian SIREKAP KPU,” kata dia.
Sejak 18 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa kabupaten kota sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Pada saat yang sama, SIREKAP KPU RI dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. SIREKAP secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.
Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian SIREKAP KPU harus dipersoalkan
“Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” tuturnya.
Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi, yaitu satu memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran.
Kemudian, meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen. Terakhir, untuk menggerus suara PDI Perjuangan.
“Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi Pemilu,” tambah Gufron.
Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis merupakan gabungan dari PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei.
Lalu, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI. (mcr4/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suara PSI Solo Naik 5 Kali Lipat, Kaesang Jadi Faktor Utama
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi