jpnn.com - KABUT pekat masih menyelimuti kawasan Tembagapura, Rabu 4 Maret 2020, pukul 06.00 pagi itu. Rangkaian kendaraan Iveco lapis baja yang membawa rombongan pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI membelah dinginnya pagi.
Aparat keamanan melakukan pengawalan ketat karena sehari sebelumnya di kawasan yang akan dilalui rombongan telah terjadi penyerangan dan kontak senjata oleh Kelompok Kriminal Sparatis bersenjata (KKSB) di Distrik Tembaga Pura. Sehingga Komandan Kodim 1710/Mimika, Letkol Inf Pio L Nainggolan mengintruksikan kepada personel TNI di pos-pos pengaman untuk Siaga-1.
BACA JUGA: KKB Pimpinan Lekagak Telenggen Gabung Joni Botak, Mendekat ke Freeport
Saya sendiri tidak terlalu khawatir karena Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri yang saya kontak sehari sebelumnya telah memerintahkan jajaran satgasnya untuk all out melakukan pengamanan terhadap kunjungan Pimpinan MPR, DPR dan DPD RI selama di Papua.
Sehingga setelah berkoordinasi langsung dengan Kapolda dan Kabinda Papua serta Danramil dan Pangkogabwihan-3 yang telah mempertebal pengamanan dan memantau pergerakan kelompok KKSB pimpinan Joni Botak di wilayah Tembagapura, diputuskan untuk terus melanjutkan kegiatan kunjungan ke areal pertambangan untuk melihat langsung aktifitas usaha PT Freeport.
BACA JUGA: Polri Berduka, Doni Priyanto Meninggal Setelah Ditembak Joni Botak Cs
Jadi, walau awalnya pihak keamanan merekomendasikan agar kami menunda perjalanan, tetapi saya dan teman-teman pimpinan MPR sepakat untuk tetap meneruskan rencana perjalanan tersebut menuju kawasan pertambangan Freeport.
Kita tidak boleh kalah dan kehilangan nyali meski ada ancaman dari Kelompok Kriminal Sparatis Bersenjata (KKSB). Kami ingin sekaligus menunjukkan bahwa MPR RI siap menyatukan kegelisahan sejumlah anak bangsa di Papua.
BACA JUGA: Bamsoet Sebut Freeport Indonesia Bisa Hasilkan 1,8 Miliar Ton Emas
Dengan pendekatan melalui prinsip keadilan, kesejahteraan dan kebudayaan, Kami semua sedang berusaha untuk merangkul mereka. Karena mereka juga anak-anak kita. Anak-anak Papua yang harus dirangkul untuk secara bersama-sama membangun Papua, membangun Indonesia.
Kami juga telah meminta pemerintah untuk memikirkan penempatan para mahasiswa putera Papua yang kini tengah menimba ilmu di luar negeri di perusahaan-perusahaan milik BUMN dan pemerintahan.
Dalam kunjungan ini, kami juga ingin memastikan dan melihat langsung aktifitas penambangan pasca-keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia melalui Induk Industri Pertambangan yang dipimpin PT Inalum.
Pengambilalihan tersebut juga sekaligus membuktikan kedaulatan bangsa atas kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Sebagaimana amanah Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Setelah menguasai 51 persen saham Freeport, harapan kami sebagai pimpinan MPR RI, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan cadangan 1,8 miliar ton mineral tambang emas dan tembaga senilai lebih dari Rp.2.500 triliun di Grasberg, membawa keuntungan bagi kemakmuran Papua khususnya dan Indonesia umumnya.
Rombongan pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI telah mengagendakan kunjungan kerja meninjau aktifitas penambangan PT Freeport Indonesia di tiga titik.
Pertama, basecamp kantor dan perumahan PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Kedua, area pertambangan openmine di puncak Grasberg dan ketiga masuk ke area pertambangan underground di bawah tanah atau perut bumi dengan kedalaman 1.760 meter di bawah permukaan tanah.
Pagi itu, rombongan didampingi jajaran PT Freeport Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Direktur Tony Wenas bersama Kepala Teknik Tambang Zulkifli Lambali, dan Direktur HR Ahmad Ardianto. Mereka juga ikut bersama-sama di dalam kendaraan lapis baja Iveco dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD RI.
Dalam kunjungan kerja ini saya didampingi para Wakil Ketua MPR RI antara lain Lestari Moerdijat, Arsul Sani dan Fadel Muhammad. Dari pimpinan DPR RI ada Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dan dari pimpinan DPD RI ada Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin.
Hadir juga Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua/MPR FOR PAPUA Yorrys Raweyai yang menjadi inisiator kunjungan Kebangsaan MPR RI ke Papua, serta para anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Papua dan Papua Barat. Ada pula mendampingi Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Kabinda Papua Brigjen TNI AD Napoleon.
Disambut Tembakan
Menempuh perjalanan 2,5 jam menggunakan kendaraan lapis baja Iveco dari Timika ke Tembagapura. Suara tembakan terdengar sekitar pukul 09.00 pagi dari jauh, setidaknya 3 kali saat saya bersama rombongan sudah berada di area Freeport di Grasberg Tembagapura.
Menurut Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw suara tembakan berasal dari mile 69 dan pelakunya sedang diburu aparat keamanan gabungan TNI dan Polri. Insiden tersebut tidak membuat nyali kami ciut. Perjalanan tetap dilanjutkan.
Perjalanan dengan mobil Iveco hanya sampai di ketinggian 2900 meter diatas permukaan laut (mdpl). Setelah itu dilanjutkan menggunakan trem atau kereta gantung yang membawa rombongan ke ketinggian 4285 mdpl ke puncak Grasberg untuk melihat sisa-sisa aktifitas penambangan dan kegiatan reklamasi yang sedang dilakukan Freeport sebagai kewajiban pasca menyelesaikan eksploitasi di Puncak Grasberg.
Pemandangan alam di Grasberg maupun selama perjalanan di areal Tembagapura sangat eksotik. Kelak di masa mendatang, kawasan Grasberg yang sudah tak dipakai sebagai lahan pertambangan, bisa difungsikan sebagai objek wisata. Masyarakat Indonesia maupun mancanegara pasti penasaran terhadap kondisi Grasberg yang memiliki diameter sekitar 4 km dan kedalaman 1 km, menjadikannya sebagai ikon pertambangan terbesar dunia.
Sejak tahun 2019, aktifitas penambangan Freeport beralih dari open pit (pertambangan terbuka) ke underground mine (pertambangan bawah tanah) yang berada di ketinggian 1.760 meter di bawah permukaan tinggi Grasberg. Peralihan inilah yang menyebabkan produksi tambang Freeport menurun hingga minus 43,2 persen dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2019 minus 15,72 persen.
Pemasukan ke kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan Freeport juga anjlok 76 persen, dari Rp 4,2 triliun pada 2018 menjadi Rp 1,9 triliun pada 2019.
Dengan cadangan 1,8 miliar ton mineral atau setara dengan Rp. 2.500 triliun, Freeport masih bisa berproduksi hingga 2041. Jeda waktu 21 tahun sejak 2020 ini tak boleh disia-siakan Freeport untuk membangun Indonesia melalui aktifitas usaha pertambangan.
Setelah menunjuk Claus Wamafma, putera asli Papua pertama yang dipercaya menduduki kursi direktur, Freeport harus mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal Papua hingga mencapai 50 persen. Data PT Freeport Indonesia, dari 7.096 pekerja sebanyak 2.890 atau sekitar 40,7 persen merupakan warga asli Papua.
Ditargetkan kapasitas produksi underground mine baru akan maksimal setelah tahun 2022. Saat ini, kapasitas produksinya ditargetkan 96 ribu ton/hari di tahun 2020, meningkat 160 ribu ton/hari di tahun 2021, kemudian 216 ribu ton/hari di tahun 2022, dan di tahun 2023 mencapai 217 ribu ton/hari. Setelah beroperasi maksimal, barulah Freeport bisa memberikan kontribusi maksimal kepada Papua dan Indonesia.
Pembangunan infrastruktur jalan di underground mine jika disatukan bisa mencapai 600 kilometer. Pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 2015. Walaupun dibawah tanah dan melewati jalan berkelok, udara di dalam ruangan terbilang bersih karena di setiap sudut terowongan ada kipas angin raksasa yang berfungsi membuang udara kotor di dalam dan memasukan udara bersih dari luar.
Di situ juga dibangun masjid dan gereja sebagai tempat beribadah bagi karyawan, sehingga tak perlu ke luar areal underground mine. Kami sempat melakukan sholat Zhuhur di masjid ini.
Jujur, kami semua mengagumi Masjid dan Gereja yang dibangun di perut bumi ini. Masjid dan gereja ini mereka namakan Masjid Al Baabul Munawar dan Gereja Oikhumene Soteria yang berada berdampingan di perut bumi kedalaman 1.760 meter di bawah permukaan tanah.
Selain kagum, kami juga mengingatkan agar Freeport bisa mempercepat pembangunan smelter di Gresik yang saat ini progresnya masih dibawah 5 persen. Sesuai amanah UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), perusahaan tambang wajib membangun smelter atau pemurnian tambang untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil tambang.
Papua merupakan tanah yang diberkati Tuhan. Sehingga kekayaan nasional harus diolah di dalam negeri dan dimanfaatkan sebesarnya untuk rakyat, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Jangan sampai ditengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam, bangsa kita khususnya masyarakat Papua malah justru dirundung kemiskinan.
Karenanya, membangun Freeport harus dilandaskan kepada membangun Papua. Membangun Indonesia, juga tak boleh melupakan Papua. (ikn/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi