JAKARTA - Pemerintah memahami jika banyak masyarakat yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Meskipun berat, namun hal tersebut tidak dapat dihindari lagi, demi menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Kenaikan harga BBM sudah semestinya dibarengi dengan pemberian subsidi untuk masyarakat miskin yang membutuhkan. Subdisi pun bisa digunakan untuk mendukung program wirausaha dan membuka lapangan kerja baru bagi para pengangguran melalui program padat karya produktif dan pembangunan infrastruktur di perkotaan serta pedesaan," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di Jakarta, kemarin, (16/6).
Ia kembali menegaskan, terlepas dari polemik dukung-mendukung terkait subsidi harga BBM, harus dipahami semua pihak bahwa kenaikan harga bahan bakar tidak bisa dihindari lagi. "Kenaikan harga BBM itu tak dapat dielakkan demi menyelamatkan anggaran kita. Jadi APBN tidak boleh lagi dinikmati golongan menengah ke atas yang notabene memilki banyak kendaraan," tegasnya.
Mantan Wakil Ketua DPR tersebut menambahkan, sudah saatnya masyarakat miskin pun harus lebih dapat merasakan keberadaan subsidi BBM melalui pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pola subsidi kini harus diubah dengan lebih diprioritaskan dan menjadi dinikmati orang miskin yang merasakan langsung manfaatnya. "Pada sisi lain, kita semua harus menyadari dan berkomitmen mendukung pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi akan tetap dialihkan pada orang miskin. Itu akan lebih bermanfaat," kata Muhaimin.
Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya mendorong agar subsidi BBM dapat mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja melalui program padat karya. Padat karya merupakan salah satu program andalan dalam rangka program perluasan kesempatan kerja, khususnya di sektor luar hubungan kerja. "Model padat karya ini yang harus kita tingkatkan melalui pendekatan berbasis sumber daya lokal, misalnya untuk pembangunan infrastruktur perdesaan yang juga di sisi lain bermanfaat langsung dalam penciptaan lapangan kerja," kata Muhaimin.
Saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2013, pengangguran jumlahnya mencapai 7,17 juta orang atau 5,92 persen dari jumlah angkatan kerja Indonesia yang mencapai 121,2 juta orang. "Mengingat efektivitas program padat karya masih dalam menggerakkan masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Program itu bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Muhaimin. (cdl)
"Kenaikan harga BBM sudah semestinya dibarengi dengan pemberian subsidi untuk masyarakat miskin yang membutuhkan. Subdisi pun bisa digunakan untuk mendukung program wirausaha dan membuka lapangan kerja baru bagi para pengangguran melalui program padat karya produktif dan pembangunan infrastruktur di perkotaan serta pedesaan," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di Jakarta, kemarin, (16/6).
Ia kembali menegaskan, terlepas dari polemik dukung-mendukung terkait subsidi harga BBM, harus dipahami semua pihak bahwa kenaikan harga bahan bakar tidak bisa dihindari lagi. "Kenaikan harga BBM itu tak dapat dielakkan demi menyelamatkan anggaran kita. Jadi APBN tidak boleh lagi dinikmati golongan menengah ke atas yang notabene memilki banyak kendaraan," tegasnya.
Mantan Wakil Ketua DPR tersebut menambahkan, sudah saatnya masyarakat miskin pun harus lebih dapat merasakan keberadaan subsidi BBM melalui pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pola subsidi kini harus diubah dengan lebih diprioritaskan dan menjadi dinikmati orang miskin yang merasakan langsung manfaatnya. "Pada sisi lain, kita semua harus menyadari dan berkomitmen mendukung pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi akan tetap dialihkan pada orang miskin. Itu akan lebih bermanfaat," kata Muhaimin.
Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya mendorong agar subsidi BBM dapat mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja melalui program padat karya. Padat karya merupakan salah satu program andalan dalam rangka program perluasan kesempatan kerja, khususnya di sektor luar hubungan kerja. "Model padat karya ini yang harus kita tingkatkan melalui pendekatan berbasis sumber daya lokal, misalnya untuk pembangunan infrastruktur perdesaan yang juga di sisi lain bermanfaat langsung dalam penciptaan lapangan kerja," kata Muhaimin.
Saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2013, pengangguran jumlahnya mencapai 7,17 juta orang atau 5,92 persen dari jumlah angkatan kerja Indonesia yang mencapai 121,2 juta orang. "Mengingat efektivitas program padat karya masih dalam menggerakkan masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Program itu bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Muhaimin. (cdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Yakin Rencana Kenaikan Harga BBM Mulus
Redaktur : Tim Redaksi