JAKARTA - Dana bantuan sosial (bansos) yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 hanya mendapat porsi 6 persenJumlah tersebut diusulkan ditambah dengan mengalihkan subsidi BBM sekitar Rp 129 triliun menjadi dana bansos yang langsung diterima rakyat.
"Kita kasih saja anggaran (subsidi BBM) kepada masyarakat kurang mampu," kata Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M
BACA JUGA: Tiongkok Bidik Pasar Indonesia
Romahurmuziy dalam diskusi bertajuk APBN 2012 untuk Apa dan Siapa di Jakarta, Sabtu (20/8)Jika dibanding belanja barang dan belanja pegawai, dana bansos memang jauh lebih kecil
BACA JUGA: APBN Berpotensi Dikorupsi Sejak Masih Disusun
Menurut dia, belanja barang mencapai 14 persen di antara total RAPBN 2012 sekitar Rp 1.400 triliunBACA JUGA: APBN Dinilai Tak Berorientasi untuk Jangka Panjang
"Ini potensi perselingkuhanKalau mau koreksi, perbanyak bantuan sosial," tegas pria yang akrab disapa Romi itu.Dia mengungkapkan, mengacu pada Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik 2009, sebanyak 84 persen anggaran subsidi BBM dinikmati kalangan mampuAtas nama perundang-undangan bidang energi, hal itu jelas merupakan pelanggaran"Berdasar perundang-undangan, subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu," kata Romi.
Karena itu, yang diperlukan sekarang adalah bagaimana mengalihkan subsidi tersebut langsung kepada masyarakat yang tidak mampuIndonesia saat ini memiliki sekitar 22 juta petani, 3 juta nelayan, dan sekitar 30 juta kalangan miskinDana subsidi BBM itu bisa langsung diberikan kepada masyarakat tersebut"Kita bicara riil saja, tidak usah pakai instrumen-instrumen yang tidak bisa dinikmati rakyat," tegasnya.
Pemerintah, kata Romi, tidak perlu takut bahwa masyarakat mampu berkeberatan atas subsidi BBM tersebutFaktanya, masyarakat yang tidak mampu justru lebih membutuhkan dana bansos yang lebih riil"Sebenarnya tidak perlu takut, asalkan kita bisa memberikan rasionalitas kepada masyarakatPersoalannya adalah keberanian," ungkapnya.
Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat Ikhsan Modjo menyatakan, APBN 2012 justru menyiratkan optimisme pemerintah terhadap kondisi ekonomi Indonesi terkini dan ke depanDia menilai, pidato presiden secara jelas mengandung satu arah visi yang tegas dalam RAPBN"Ada tiga hal yang difokuskan pemerintah," ujarnya di tempat yang sama.
Pertama, penguatan fondasi ekonomi terkait dengan pengaruh guncangan fiskal negara-negara majuKedua, upaya mempercepat pertumbuhan ekonomiKetiga, RAPBN 2012 menegaskan keberpihakan kepada rakyat kecil"Akan ada cluster baru dari program prorakyat, kredit petani-nelayan, dan air bersihAda kejelasan, tujuannya jelas," katanya.
Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai, penyusunan RAPBN dari tahun ke tahun selalu berorientasi pada tiga halPertama, merespons situasi makroekonomi yang lebih bersifat jangka pendekKedua, dasar dan orientasi akumulasi kerja rutin yang tidak terkoordinasi dalam satu visiKetiga, orientasi politik"Kalau kita hubungkan dengan keluhan masyarakat dan daya saing ekonomi, tidak pernah terlihat," ungkapnya.
Dalam hal ini, mustahil melakukan daya saing jika tidak didukung ilmu dan teknologiIronisnya, anggaran birokrasi terus naik"Terus-menerus naik 10 persen setiap tahunTidak pernah ada evaluasi," ujarnya mengingatkan.
Andrinof menilai, pemerintah dan DPR adalah lembaga yang harus bertanggung jawab terkait dengan APBN dan kesejahteraan rakyatSelama ini, mereka berbeda tapi pada dasarnya sama"Seolah-olah bertentangan tapi sebenarnya samaSama-sama bertanggung jawab kalau APBN ini tidak berkualitas," tegasnya(bay/c5/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lirik Bisnis Minimarket
Redaktur : Tim Redaksi