Subsidi Dikurangi, Akselerasi Ekonomi Membaik

Minggu, 09 Juni 2013 – 21:29 WIB
JAKARTA - Pelaku pasar terutama asing saat ini terus mencermati rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Kepala Riset PT Trust Securities Reza Priyambada menuturkan, porsi subsidi yang terlalu besar, dalam jangka panjang akan memberatkan sekaligus menghambat akselerasi ekonomi.

"Akibat subsidi beban APBN yang ditanggung semakin berat, bisa mempengaruhi laju neraca perdagangan maupun neraca pembayaran," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (9/6).

Menurut dia, ketika investor masuk ke suatu negara, mereka akan mengecek apakah anggaran negara itu sehat atau tidak. Nah, selama ini investor menilai jika terlalu besar porsi subsidi tidak bagus.

"Investor menilai jika terlalu banyak subsidi memberatkan perekonomian akan datang," ujar dia.

Investor sendiri, sambung Reza, saat ini tetap melihat Indonesia sangat positif dengan demografis yang besar sekaligus sumber daya ekonomi besar. Namun, jika porsi APBN  subsidi perlahan tidak dikurangi, akan banyak hambatan yang menggangu perekonomian jika dari sisi APBN terlalu banyak subsidi.

"Jika subsidi memberatkan APBN maka daya saing berkurang. Jika dikurangi bisa lebih akselerasi," ujarnya.

Reza menilai harus segera ada kepastian dari pemerintah terkait kenaikan BBM agar optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia yang cenderung mulai negatif supaya kembali positif.

"Kenaikan BBM ini sebenarnya ditunggu pelaku pasar. Lembaga pemeringkat ingin melihat kejelasan pemerintah menaikan harga BBM," tegasnya.

Di luar kepastian harga BBM, investor juga ingin melihat keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah lain seperti korupsi dan birokrasi. "Outlook mereka terhadap Indonesia masih positif kok, hanya mereka melihat dalam penanganan APBN belum terlihat kemajuan, " pungkasnya.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat Standard & Poor (S&P) menyatakan, peringkat Indonesia tetap akan BB+ jika tidak ada reformasi perbaikan anggaran terutama subsidi.  “Jika belanja subsidi pemerintah memburuk dan menghalangi minat asing untuk berinvestasi, maka peringkat negara akan tetap di level saat ini,” tulis S&P. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif Angkutan Umum Naik Selektif

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler