jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Ichwan Datu Adam angkat bicara terkait banyaknya keluhan masyarakat terhadap kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 900 VA.
Menurut Datu, sah-sah saja pemerintah mencabut subsidi tersebut dengan alasan banyak pelanggarn listrik 900 VA yang tidak termasuk kategori layak subsidi.
BACA JUGA: Tagihan Listrik Naik 100 Persen, Warga Menjerit
"Mau nambah keuangan negara, silakan. Mau merapikan siapa layak dapat subsidi, siapa yang tidak perlu, boleh saja," kata Datu, Selasa (13/6).
Tapi, dia mengingatkan, perhitungannya harus hati-hati dan benar supaya tidak salah sasaran serta menimbulkan dampak berupa kesulitan bagi masyarakat banyak.
BACA JUGA: Tolak Kenaikan Listrik, PPP Minta Pemerintah Lakukan Ini
"Tapi sudah dihitung tidak? Benar tidak data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) terkait siapa saja pengguna 900 VA? Harus hati-hati,’’ ujar Datu.
Dia meminta, pemerintah tidak bersembunyi di balik istilah yang seolah merakyat tapi ternyata mencekik.
BACA JUGA: HMI Gelar Aksi, Tuntut Pemerintah Batalkan Kenaikan Tarif Listrik 900 VA
"Saya cuma ingatkan, jangan pakai bahasa tarik subsidi bagi pengguna yang mampu tapi sebenarnya diam-diam mau naikkan TDL," kata legislator daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.
Datu mengatakan, pencabutan subsidi listrik yang selama ini dinikmati 18,94 juta pelanggan berdaya 900 VA terhitung mulai 1 Januari 2017, itu juga gegabah karena tidak dikonsultasikan dengan Komisi VII DPR.
Meskipun dilakukan bertahap sebanyak tiga kali, tetap saja itu namanya pencabutan subsidi. "Kami tidak diajak bicara, jadi mau diam-diam gitu? Jangan bohongi rakyatlah,’’ katanya.
Lebih jauh, Datu mengatakan, TDL harus berada di posisi asalnya yakni terjangkau rakyat banyak. Ini karena secara umum perekenomian belum membaik.
Di samping itu, Tim TNP2K dan PLN harus memperoleh data valid dan menyampaikan terbuka kepada masyarakat. Karena, kelompok rentan ada di pengguna 450 Watt dan 900 Watt. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif Listrik Dinaikkan, Pemerintah Hemat Rp 22 Triliun
Redaktur & Reporter : Boy